Educational Technology

A.    Permasalahan Pendidikan yang ada di Indonesia
Pendidikan mempunyai tugas untuk menyiapkan SDM untuk menghadapi tantangan perkembangan zaman. Perhatian pemerintah pada pendidikan masih terasa sangat minim. Kualitas siswa masih rendah, pengajar kurang professional, biaya pendidikan yang mahal, bahkan aturan UU Pendidikan yang kacau. Dampak dari pendidikan yang buruk itu, negeri kita kedepannya makin terpuruk. Keterpurukan ini dapat juga akibat dari kecilnya rata-rata alokasi anggaran pendidikan baik di tingkat nasional, propinsi, maupun kota dan kabupaten. Selain masalah-masalah yang ada diatas rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia juga disebabkan oleh dua masalah yang kompleks:
a.  Masalah mendasar, yaitu kekeliruan paradigma pendidikan yang mendasari keseluruhan penyelenggaran sistem pendidikan.
b.   Masalah-masalah cabang, yaitu berbagai problem yang berkaitan aspek praktis/teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, seperti :
1.    Rendahnya Kualitas Sarana Fisik
Banyaknya sekolah dan perguruan tinggi yang gedungnya rusak, kepemilikan dan penggunaan media belajar rendah, buku perpustakaan tidak lengkap, laboratorium tidak standar, pemakaian teknologi informasi tidak memadai bahkan masih banyak sekolah yang tidak memiliki gedung sendiri, tidak memiliki perpustakaan, tidak memiliki laboratorium dan sebagainya.
2.    Rendahnya Kualitas Guru
Keadaan guru di Indonesia amat memprihatinkan. Kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya sebagaimana disebut dalam pasal 39 UU No 20/2003 yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, melakukan pelatihan, melakukan penelitian dan melakukan pengabdian masyarakat.
Bukan itu saja, sebagian guru di Indonesia bahkan dinyatakan tidak layak mengajar. Kelayakan mengajar jelas berhubungan dengan tingkat pendidikan guru itu sendiri. Walaupun guru dan pengajar bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan pendidikan, tetapi pengajaran merupakan titik sentral pendidikan dan kualifikasi, sebagai cermin kualitas, tenaga pengajar memberikan andil sangat besar pada kualitas pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.
3.    Rendahnya Kesejahteraan Guru
Rendahnya kesejahteraan guru membuat rendahnya kualitas pendidikan Indonesia. Dengan adanya UU Guru dan Dosen, mungkin kesejahteraan guru dan dosen (PNS) sedikit lumayan. Pasal 10 UU itu sudah memberikan jaminan kelayakan hidup. Di dalam pasal itu disebutkan guru dan dosen akan mendapat penghasilan yang pantas dan memadai, antara lain meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan profesi, dan/atau tunjangan khusus serta penghasilan lain yang berkaitan dengan tugasnya. Mereka yang diangkat pemkot/pemkab bagi daerah khusus juga berhak atas rumah dinas.
Tapi, kesenjangan kesejahteraan guru swasta dan negeri menjadi masalah lain yang muncul. Di lingkungan pendidikan swasta, masalah kesejahteraan masih sulit mencapai taraf ideal. Diberitakan Pikiran Rakyat 9 Januari 2006, sebanyak 70 persen dari 403 PTS di Jawa Barat dan Banten tidak sanggup untuk menyesuaikan kesejahteraan dosen sesuai dengan amanat UU Guru dan Dosen.
4.    Rendahnya Prestasi Siswa
Dengan keadaan yang demikian itu (rendahnya sarana fisik, kualitas guru, dan kesejahteraan guru) pencapaian prestasi siswa pun menjadi tidak memuaskan.  Anak-anak Indonesia ternyata hanya mampu menguasai 30% dari materi bacaan dan ternyata mereka sulit sekali menjawab soal-soal berbentuk uraian yang memerlukan penalaran. Hal ini mungkin karena mereka sangat terbiasa menghafal dan mengerjakan soal pilihan ganda.
5.    Kurangnya Pemerataan Kesempatan Pendidikan
Kesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas pada tingkat Sekolah Dasar. Kegagalan pembinaan dalam usia dini nantinya tentu akan menghambat pengembangan sumber daya manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu diperlukan kebijakan dan strategi pemerataan pendidikan yang tepat untuk mengatasi masalah ketidakmerataan tersebut
6.    Rendahnya Relevansi Pendidikan Dengan Kebutuhan
Dapat dilihat dari banyaknya lulusan yang menganggur. Setiap tahunnya sekitar 3 juta anak putus sekolah dan tidak memiliki keterampilan hidup sehingga menimbulkan masalah ketenagakerjaan tersendiri. Adanya ketidakserasian antara hasil pendidikan dan kebutuhan dunia kerja ini disebabkan kurikulum yang materinya kurang fungsional terhadap keterampilan yang dibutuhkan ketika peserta didik memasuki dunia kerja.
7.    Mahalnya Biaya Pendidikan
Pendidikan bermutu itu mahal. Mahalnya biaya pendidikan dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi (PT) membuat masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah. Makin mahalnya biaya pendidikan sekarang ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang menerapkan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah). Perguruan Tinggi Negeri pun berubah menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Munculnya BHMN dan MBS adalah beberapa contoh kebijakan pendidikan yang kontroversial. BHMN sendiri berdampak pada melambungnya biaya pendidikan di beberapa Perguruan Tinggi favorit. Pemerintahlah sebenarnya yang berkewajiban untuk menjamin setiap warganya memperoleh pendidikan dan menjamin akses masyarakat bawah untuk mendapatkan pendidikan bermutu.

B.    Tantangan Pendidikan di Era Globalisasi
Terjadinya era globalisasi memberi dampak yang menguntungkan dan merugikan. Dampak menguntungkan adalah memberi kesempatan kerjasama yang seluas-luasnya kepada negara-negara asing. Tetapi di sisi lain, jika kita tidak mampu bersaing dengan mereka, karena SDM yang lemah, maka konsekuensinya akan merugikan bangsa kita.
Oleh karena itu, tantangan kita pada masa yang akan datang ialah meningkatkan daya saing dan keunggulan kompetitif di semua sektor, baik sektor riil maupun moneter, dengan mengandalkan pada kemampuan SDM, teknologi, dan manajemen tanpa mengurangi keunggulan komparatif yang telah dimiliki bangsa kita. Dunia pendidikan dituntut agar dapat mendorong dan mengupayakan peningkatan kemampuan dasar untuk menjadi individu yang unggul dan memiliki daya saing kuat secara cepat.
 Strategi dan pendekatan pembelajaran tidak lagi bertumpu pada guru tetapi berorientasi pada siswa sebagai subjek (student centered). Guru bukan lagi satu-satunya sumber belajar bagi siswa. Tanpa guru, pembelajaran tetap dapat dilaksanakan karena adanya sumber belajar yang lain. Sehubungan hal tersebut para pendidik atau guru di sekolah diharapkan untuk dapat menggunakan sumber belajar secara tepat.
C.    Solusi untuk menghadapi  permasalahan dan tantangan pendidikan
Pertama, solusi sistemik, yakni solusi dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Maka, solusi untuk masalah-masalah cabang yang ada menuntut perubahan sistem ekonomi yang ada yaitu sistem ekonomi yang juga mementingkan pendidikan.
Kedua, solusi teknis, yakni solusi yang menyangkut hal-hal teknis yang berkait langsung dengan pendidikan. Solusi ini misalnya untuk menyelesaikan masalah kualitas guru dan prestasi siswa. Maka, solusi untuk masalah-masalah teknis dikembalikan kepada upaya-upaya praktis untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan. Rendahnya kualitas guru, misalnya, di samping diberi solusi peningkatan kesejahteraan, juga diberi solusi dengan membiayai guru melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan memberikan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru.



A.    Sejarah masuknya Hindu Budha di Indonesia
Pembahasan sejarah Hindu-Budha di Indonesia akrab diawali dari kemunculan beberapa kerajaan di abad ke-5 M, antara lain: Kerajaan Hindu di Kutei (Kalimantan) dengan rajanya Mulawarman, putra Aswawarman atau cucu Kundung(ga). Di Jawa Barat muncul Kerajaan Hindu Tarumanegara dengan rajanya Purnawarman. Pada masa itu, eksistensi pulau Jawa telah disebut Ptolomeus (pengembara asal Alexandria–Yunani) dalam catatannya dengan sebutan Yabadiou dan demikian pula dalam epik Ramayana eksistensinya dinyatakan dengan sebutan Yawadwipa. Ptolomeus juga sempat menyebut tentang Barousai (merujuk pada pantai barat Sumatera Utara; Sriwijaya). Fa-Hien (pengembara asal China) dalam perjalanannya dari India singgah di Ye-po-ti (Jawa) yang menurutnya telah banyak para brahmana (Hindu) tinggal di sana. Maka tidak berlebihan jika Lee Kam Hing kemudian menyatakan bahwa lembaga-lembaga pendidikan telah ada di Indonesia sejak periode permulaan. Pada masa itu, pendidikan lekat terkait dengan agama.
Pada masa Hindu-Budha ini, kaum Brahmana merupakan golongan yang menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran. Perlu dicatat bahwa sistem kasta tidaklah diterapkan di Indonesia setajam sebagaimana yang terjadi di India. Adapun materi-materi pelajaran yang diberikan ketika itu antara lain: teologi, bahasa dan sastra, ilmu-ilmu kemasyarakatan, ilmu-ilmu eksakta seperti ilmu perbintangan, ilmu pasti, perhitungan waktu, seni bangunan, seni rupa dan lain-lain. Pola pendidikannya mengambil model asrama khusus, dengan fasilitas belajar seperti ruang diskusi dan seminar. Dalam perkembangannya, kebudayaan Hindu-Budha membaur dengan unsur-unsur asli Indonesia dan memberi ciri-ciri serta coraknya yang khas. Sekalipun nanti Majapahit sebagai kerajaan Hindu terakhir runtuh pada abad ke-15, tetapi ilmu pengetahuannya tetap berkembang khususnya di bidang bahasa dan sastra, ilmu pemerintahan, tata negara dan hukum.

B.    Pendidikan di Kerajaan Hindu-Budha
1.    Sriwijawa
Sriwijaya menjadi kerajaan besar karena kehidupan social masyarakatnya meningkat dengan pesat terutama dalam bidang pendidikan dan hasilnya. Sriwijaya terbukti menjadi pusat pendidikan dan penyebaran agama Budha di Asia Tenggara. Kemajuan di bidang pendidikan bukanlah suatu hasil perkembangan dalam waktu yang singkat tetapi sejak awal pendirian Sriwijaya, raja Sriwijaya selalu tampil sebagai pelindung agama dan penganut agama yang taat. Sriwijaya sangat baik dan makmur, dalam hal ini tentunya juga diikuti oleh kemajuan dalam bidang kebudayaan. Kemajuan dalam bidang budaya sampai sekarang dapat diketahui melalui peninggalan peninggalan suci seperti stupa, candi atau patung/arca Budha seperti ditemukan di Jambi, Muaratakus, dan Gunung Tua (Padang Lawas) serta di Bukit Siguntang (Palembang).
2.    Holing (Chopo)
Kerajaan ini ibukotanya bernama Chopo (nama China). Mengenai letak Kerajaan Holing secara pastinya belum dapat ditentukan. Ada beberapa argumen mengenai letak kerajaan ini, ada yang menyebutkan bahwa negara ini terletak di Semenanjung Malay, di Jawa barat, dan di Jawa Tengah. Tetapi letak yang paling mungkin ada di daerah antara pekalongan dan Plawanagn di Jawa tengah. Hal ini berdasarkan catatan perjalanan dari Cina. Holing menjadi pusat pendidikan agama Budha. Holing sendiri memiliki seorang pendeta yang terkenal bernama Janabadra.

C.    Sejarah masuknya Islam di Indonesia
(a) Islam dipercayai datang dari wilayah Gujarat, India, melalui peran para pedagang India muslim pada sekitar abad ke-13 M. (b) Islam dipercaya tiba di Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab muslim sekitar abad ke-7 M. (c) Teori Persia, Islam tiba di Indonesia melalui peran para pedagang asal Persia yang dalam perjalanannya singgah ke Gujarat sebelum ke Nusantara sekitar abad ke-13 M. (d) Ahli Sejarah Barat beranggapan bahwa Islam masuk di Indonesia mulai abad 13 adalah tidak benar, Hamka berpendapat bahwa pada tahun 625 M sebuah naskah Tiongkok mengkabarkan bahwa menemukan kelompok bangsa Arab yang telah bermukim di pantai Barat Sumatera (Barus).
Pendidikan di Kerajaan Islam
1.    Kerajaaan Demak
Sistem pelaksanaan pendidikan dengan mendirikan masjid di tempat-tempat sentral di suatu daerah. Disana diajarkan pendidikan agama dibawah pimpinan seorang Badal untuk menjadi guru, yang menjadi pusat pendidikan dan pengajaran serta sumber agama Islam. Kitab keluaran Demak adalah Usul 6 Bis, yaitu kitab yang ditulis tangan berisi 6 Kitab dengan 6 Bismillahirrahmanirrohim, karangan ulama Sarkandi. Isinya tentang dasar-dasar ilmu agama Islam.
Terlepas dari kitab-kitab agama di zaman Demak yang terbilang sedikit, dalam kenyataannya agama Islam berkembang dan melebar keseluruh wilayah Indonesia dengan pesatnya. Hal ini dikarenakan peranan para Sunan dan Kyai didalam melaksanakan pendidikan dan penyiaran islam mengikuti system yang telah diajarkan nabi. Selain itu, dengan memberikan Sauri Tauladan yang baik dalam perangai dan perbuatan nyata. Penobatan raden Fatah didasarkan pada keputusan para wali yang bertindak sebagai penasehat dan pembantu raja. Peradaban jawa islam yang sekarang, seperti wayang orang, watyang topeng, gamelan, tembang macapat juga dipandang sebagai hasil penemuan para wali. Adanya kebijaksanaan para wali menyiarkan agama dan memasukan anasir pendidikan islam dalam segala cabang kebudayaan nasional membuat agama islam dapat tersebar ke seluruh kepulauan Indonesia.
2.    Kerajaan Mataram
Pusat kerajaan Islam berpindah dari Pajang ke Mataram ditahun 1586, tampak beberapa macam perubahan, terutama pada zaman Sultan Agung. Beberapa tempat pengajian Quran diadakan di desa-desa. Disana diajarkan huruf Hijaiyah, membaca Al-Quran, Pokok-pokok dan dasar ilmu agama Islam. Cara mengajarkannya adalah dengan menghafal. Meskipun tidak ada undang-undang wajib belajar, namun anak laki-laki dan perempuan yang berumur 7 tahun harus belajar dipengajian Quran.



1.    Tujuan dan Landasan Idiil.
VOC adalah suatu perusahaan dagang, sehingga organisasi tersebut mempunyai tujuan komersial dengan mencari keuntungan sebesar-besarnya untuk kepentingan Belanda pada umumnya dan pemegang saham khususnya. Pada abad ke-17 dan 18 di negeri Belanda segala kegiatan yang menyangkut bidang pendidikan dan pengajaran dilaksanakan oleh lembaga-lembaga kegamaan. Pemerintah tidak ikut campur tangan langsung dalam penyelenggarannya, sehingga gereja mempunyai kebebasan yang besar dalam bidang pendidikan. Di Indonesia pada waktu itu VOC sama sekali tidak menghendaki bahwa lembaga keagamaan mempunyai wewenang besar dalam mengatur masyarakat didaerah-daerah yang mereka kuasai.
Orang-orang belanda bersama keluarganya memerlukan pendidikan dan latihan baik mengenai pengetahuan umum maupun pengetahuan khusus tentang Indonesia. Karena yang memberikan pengajaran dan pendidikan adalah orang dari kalangan gereja, maka tidak mengherankan bahwa dasar pendidikan VOC adalah agama Nasrani (Protestan). Hal ini dapat dilihat pada waktu VOC merebut Maluku dari tangan orang portugis. Sekolah-sekolah dan gereja-gereja Roma Katholik ditutup dan paderi-paderinya diusir dan sebagai gantinya dibentuk sekolah dan gereja Kristen-Protestan.
2.    Jangkauan Wilayah Pendidikan VOC
 Pada waktu VOC mula-mula datang di Indonesia, mereka menuju langsung ke daerah-daerah yang menjadi sumber kekayaan bagi pasar dunia, yaitu kepulauan Maluku. Dua kesultanan berada diwilyah ini yaitu Ternte dan Tidore saling bermusuhan dan diperalat oleh raja portugis dan spanyol.
Di pulau Ambon dan sekitarnya pada tahun 1645 terdapat 33 sekolah dan dan 1300 murid dan pada tahun 1708 jumlah muridnya meningkat menjadi 3966 jiwa. Pada abad ke-18 VOC memperluas daerah Pendidikanya kearah selatan sejalan dengan perluasan daerah pengarauhnya. Daereah Pendididikan VOC kepulau Timor (1701), Sawu (1756), Kei (1635), Kepulauan Aru (1701), Pulau-pulau kaisar, wettar, Damar, dan Letti(1917).
3.    Sistem dan jenis Persekolahan.
a.    Pendidikan Dasar
Sekolah-sekolah mempunyai ciri-ciri bercorak agama (Kristen). Sekolah yang pertama didirikan dijakarta pada tahun 1617 menjelma menjadi sekolah “Betawi” (Batavische school) ditahun 1622 dengan 92 murid pria dan 45 wanita, dan pada tahun  1630 berdiri sekolah warga Negara (Burgerschool). Sekolah tersebut bersifat pendidikan dasar dengan tujuan untuk mendidik Budi pekerti. Demikian pula sekolah-sekolah yang ada di Wilayah kekuasaan VOC di Indonesia bgian timur bersifat Pendidikan dasar dan bercorak Agama.
b.    Sekolah Latin
Pada Abad ke-17 bahasa Latin merupakan bahasa ilmiah bagi orang Eropa. Oleh karena itu timbul gagasan untuk mendirikan sekolah latin di Jakarta. Sistem persekolahan dimulai dengan cara menumpang tinggal (“in de kost”) dirumah seorang pendeta. Dengan pemberian sejumlah biaya menumpang 12 murid keturunan belanda dan indo tahun 1642 mulai belajar bahas latin. Jenis sekolah ini sempat berkembang sebentar tetapi di tahun1651 sudah mulai menyusut sehingga ahirnya ditutup (1656) dan dibuka pada tahun 1666.
c.    Seminarium Theoligicum
Pada suatu saat pemerintahan VOC menganggap perlu pembukaan seminarium untuk mendidik calon-calon pendeta, Jabatan ini dirasakan penting karena karena berfungsi ganda yaitu sebagai ulama dan sebagai guru. Seminarium tersebut diciptakan Gubernur Jenderal van Imhoff didirikan pada tahun 1745 di Jakarta. Se3telah berjalan sepuluh tauhun maka sekolah ini ditutup karena lulusannya terlampu sedikit.
d.    Akademi Pelayaran ( Academie der Marine)
Van imhoff juga mendirikan akademi pelayaran dengan maksud untuk melatih calon perwira pelayaran. Lembaga yang didirikan pada tahun 1943 ini mengalami nasib yang sama dengan seminarium ciptaan van Imhoff oleh penggtinya Gubernur Jenderal Mossel akademi pelayarn ditutup pada tahun 1755 dengan alasan bahwa lulusannya pun sedikit, sehingga biaya ekpoitasnya mahal.
e.    Sekolah Cina
Untuk pegawai VOC dan pribumi pemeluk agama Kristen pemerintah kompeni telah mengaturnya. Tinggal produk keturunan Cina yang belum mendapat kesempatan memproleh pendidikan. Hal ini menjadikan pemikiran dari penguasa kompeni sehingga ahirnya pada tahun 1737 didirikan sekolah untuk anak-anak cina yang miskin.Sekolah ini tidak berfungsi lagi karena adanya pristiwa pembunuhan cina pada tahun 1740. Di tahun 1753 dan 1787 sekolah semacam in didirikan lagi oleh rakyat cina sendiri.
4.    Fasilitas phisik, Personil, dan Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Pendidikan.
a.    Sarana Phisik
Sarana Phisik Pendidikan dalam pemerintahan VOC sangat sulit untuk didapatkan. Infomasi yang didapatkan dating dari berbagai sumber dan tidak mencakup informasi khusus.
    Dari angka-angka yang pernah ditemukan dalam pembahasan buku mengenai sejarah pendidikan, maka terdapat 4 pengelompokan yaitu:
1.    Di pulau Ambon dan sekitarnya pada tahun 1645 terdapat 33 sekolah dengan 1300 murid yang pada tahun 1708 meningkat menjadi 3966 murid .
2.    Di kepulauan Sangir talaud, Sulawesi Utara, dan Maluku Utara tahun 1695 terdapat 29 sekolah dengan 34 guru dan 105 murid
3.    Di kepulaun Maluku Selatan dan daerah sekitar pulau timur, sekitar  tahun1756 terdapat  9 sekolah dengan jumlah murid 593 murid pada tahun 1779.
4.    Selain sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh kompeni (VOC), pada tahun 1779 terdapat 6 sekolah swasta untuk golongna elite VOC dan juga untuk golongan yang campur baur antara anak-anak orang Belanda, Cina dan Bumiputera.
b.    Personil
Sejalan dengan kebijaksanaan umum VOC, maka guru-guru untuk sekolah wilayah kekuasaannya pada umumnya mmerangkap sebagai guru agama (Kristen). Guru-guru sebelum melakukan tugasnya harus memiliki lisensi yang diterbitkan oleh kompeni. Tetapi ujian diselenggarakan oleh gereja Reformasi dan dengan demikian menunjukkan bahwa calon gurutersebut adalah warga dari gereja tersebut.
VOC mengadakan pembatasan yang tegasa antara penduduk Bumiputera dengan golongan ‘merdeka’ yaitu orng orang-orang keturunan campuran dan orang-prang Asia lainya, dengan pegawai-pegawai kompeni dan orang-orang asing.
c.    Kurikulum
1.    Pendidikan Dasar
Peraturan sekolah pada tahun 1778 terdapat perturan mengenai sistem pengklasifikasian. Pembagian menjadi 3 kelas dan berdasarkan kemampuan murid. Mereka yang mempunyai nilai bagus dikelompokkan menurut rangking dan diasukkan ke kelas 1 atau kelas tertinggi pada kelas ini diberikan mata pelajaran membaca, menulis, pelajaran agama, menyanyi dan berhitung dan kls 2 yaitu sedang diberikan pelajaran yang sama dengan kls 1 tetapi tanpa berhitung dan kls 3 terendah hanya diajarkam ABC dan mengeja kata-kata.
2.    Sekolah Latin
Sesuai dengan namanya disamping bahasa Belanda maka bahasa latin merupakan mata pelajaran utama, jam pelajaran diberikan tiap hari pada pagi hari antara jam 6.30-08.00 dan 09-11 dan juga siang hari jam 2-3 kecuali hari rabu dan sabtu siang diberikan pelajaran Agama.
3.    Seminarium Theologicum
Syarat penerimaanya ialah anak-anak berusia antara 8-12 tahun dan diasramakan. Jam pelajaran diberikan pagi hari jam 6.30-11 dan siang hari. Sekolah di bagi dalam 4 kelas. pada kelas 1 diberikan mata pelajaran membaca dan menulis bahasa Belanda, Melayu, Portugis dan dasar-dasar Agama keristen. Pada kelas 2 ditambah bahasa latin, pada kelas 3 ditambah bahasa yunani dan yahudi, filsafat, sejarah, ilmu purbakala dan lain-lain, dan kemudian pada kelas 4 diperdalam kepala sekolahnya sendiri.
4.    Akademi Pelayaran
Syarat penerimaanya adalah seseorang yang telah berumur 12-14 tahun dan beragama Keristen-Protestan. Dalam seminggu ada 4 hari belajar dimulai dari jam 7-8 dengan mata pelajaran Matematika dan Berhitung, jam 8-9 bahas latin dan bahasa-bahasa timur, jam 9-11 navigasi dan menulis , jam 11-12 menggambar, jam 2-3 menulis, berhitung dan Matematika, jam 3-5 navigsi. Dan pada hari Rabu dan Sabtu dipergunakan untuk Menerima pelajaran agama, naik kuda, anggar dan dansa. Lama pelajaranya 6 tahun dan selama Pendidikan taruna tak boleh pake bahasa Melayu.
5.    Sekolah Cina
VOC tidak banyak ikut campur tangan dalam urusan kurikulum dalam sekolah Cina yang diselenggarakan oleh pihak swasta dari kalangan masyarakat Cina sendiri. Bahkan mengenai kegiatan keagamaan orang-orang Cina, VOC sama sekali tidak campur tangan.



1.    Tujuan dan Landasan Idiil
Pada akhir abad ke-18 menjelang abad ke-19 perusahaan VOC mengalami kemunduran sehingga tidak dapat berfungsi lagi sebagai lembaga yang mengatur pemerintahan dan masyarakat di Daerah Hindia-Belanda. Pemerintahan diserahkan kepada pemerintah Belanda yang selanjutnya akan mengatur masyarakat dan pemerintah didaerah-daerah jajahanya. Di Samping itu Indonesia sendiri banyak pandangan dan pemikiran mengenai bidang pendidikan dan pengajaran, sehingga pemerintahan Hindia-Belanda mulai melangkah untuk menangani bidang ini. Perisip Pendidikan yang diterapkan adalah:
a.    Pemerintah berusaha untuk tidak memihak salah satu Agama tertentu.
b.    Tidak diusahakan untuk dapat hidup secara selaras dengan lingkunganya tetapi lebih ditekankanagar supaya anak didik di kelak kemudian hari dapat mencari penghidupan atau pekerjaan demi kepentingan kolonial.
c.    Sistem persekolahan disusun menurut adanya perbedaan lapisan sosial yang ada dalam masyarakat Indonesia, khususnya yang ada dipulau Jawa.
d.    Pada umumnya pendidikan diukur dan diarahkan untuk membentuk suatu golongan yang Elite soial agar dapat dipakai sebagai kepentingan atau keperluan supremasi politik dan ekonomi Belanda di Indonesia.
2.    Keadaan dan Pemikiran-pemikiran Baru
Pada abad ke-18 Eropa dilanda oleh pemikiran ide-ide dan aliran baru yang telah dicetuskan pada abad ke-17. Aliran baru tersebut disebut dengan ‘’Aufklarung’’yang berarti fajar atau terang. Ciri-cirinya antara lain: (1) percaya pada nalar, (2) pada sifat-sifat baik dari pada manusia dan kesempurnaanya (3) menuju kearah perikemanusiaan (4) menjunjung tinggi akal sehat.
Dalam bidang pendidikan sebagai perwujudan dari pemikiran mengenai pemisahan antara Negara dan gereja, maka gereja harus melepaskan diri dari keterlibatannya dalam kegiatan pendidikan atau dengan kata lain “Aufklarung”. ini menjadi  pelopor dari sistem pendidikan baru yaitu yaitu pendidikan yang diselenggarakan oleh Negara yang kemudian menjelma dalam bentuk sekolah-sekolah negeri.
3.    Sistem, Tingkat, dan Jenis Persekolahan
a.    Sekolah untuk Golongan penduduk Eropa
1.    Sekolah Dasar
Pada waktu Belanda berkuasa kembali di Indonesia pada tahun 1816 setelah dikuasai inggris tidak ada satu pun sekolah negeri. Sekolah pertama yang dibuka untuk anak-anak orang Eropa (Belanda) ialah sekolah Betawi yang dibuka pada tanggal 24 Februari 1817. Sekolah tersebut mencontoh Sekolah Dasar yang ada dinegeri Belanda. Pada tahun 1820 jenis sekolah ini dikembangkan menjadi 7, yaitu, 2 di Betawi, di Cirebon, Semarang, Surakarta, Surabaya, dan Gresik. Pada tahun 1833 Jumlah sekolah ditingkatkan menjadi 19, tahun 1845 menjadi 25, tahun 1858 menjadi 57, tahun 1895 menjadi 159, dan pada tahun 1902 ditingkatkan lagi menjadi 173. Dengan jelas dapat dilihat bahwa sejak pertengahan abad kesembilan belas, sebagian besar anak-anak penduduk golongan Eropa dapat menikmati sekolah dasar.
2.    Sekolah Lanjutan
Sesudah mengalami proses yang berlarut-larut akhirnya raja belanda memberikan kuasa untuk mendirikan suatu “Gymnasium”(Sekolah Menengah) di Betawi dengan memakai namanya. Dengan demikian pada tahun 1860 dibuka “Gymnasium Williem III” yang merupakan sekolah lanjutan (menengah) yang pertama untuk golongan Eropa.
b.    Sekolah Untuk Golongan Bumiputera
1.    Sekolah Dasar Negeri
Di kalangan pejabat pemerintahan Hindia-Belanda terdapat perbedaan pendapat mengenai sifat dan cara mengenai pendidikan dan pengajaran bagi sebagian besar Rakyat Bumiputera. Belanda demi kepentingan politiknya bagaimanapun juga harus mendidik dan mengajar golongan atas dari penduduk untuk tugas-tugas pemerintahan dalam negeri.
Sekolah Dasar Bumiputera dibagi menjadi dua Kategori:
a)    Sekolah Dasar Kelas Satu adalah sekolah yang diperuntukkan bagi pemuka-pemuka, tokoh-tokoh terkemuka  dan orang-orang yang terhormat Bumiputera.
b)    Sekolah Dasar Kelas Dua adalah sekolah bagi anak-anak penduduk Bumiputera pada umumnya.
2.    Sekolah Raja
Untuk kepentingan administrasi pemerintahan dan juga untuk kepentingan Belanda sendiri, maka bagi anak-anak kepala daerah Bumiputera dan tokoh-tokoh terkemuka lainnya didirikan sekolah Tondano pada tahun 1865 dan 1872 sebagai percobaan. Pada tahun 1878 didirikan lagi di Bandung, Magelang dan Probolinggo. Menurut bahasa sehari-hari disebut “sekolah raja”, bahasa pengantarnya bahasa melayu dan belanda. Setelah mengalami banyak percobaan tahun 1900, sekolah ini diberi nama OSVIA (Opleiding school voor Inlandsche Abtenaren= Sekolah untuk pendidikan pegawai Bumiputera). Sekolah ini kemudian ditingkatkan menjadi tingkat sekolah menengah dengan nama MOSVIA.
3.    Sekolah Kejuruan
Pada abad ke-19 pemerintah belum memulai dengan pengadaan pendidikan menengah umum. Pendidikan menengah dan tinggi baru dimulai pada abad ke-20.
c.    Sekolah Kejuruan
1)    Sekolah Pertukangan
Sekolah Kejuruan pertama di Hindia-Belanda diusahakan atas prakrsa swasta yaitu sekolah pertukangan yang dibuka pasa tahun 1856 di Batutulis Betawi. Sekolah tersebut adalah sekolah Kristen yang dan lebih bercorak sekolah dasar dengan ciri-ciri pertukangan dan sebenarnya ditujukan untuk membantu golongan peranakan Indo-Belanda agar dapat mencari kehidupan  yang layak. Murid-muridnya berusia antara 6-15 tahun dan sekolah ini hanya bertahan sampai tahun 1873.
2)    Sekolah Pendidikan Guru
Sekolah Pendidikan Guru yang pertama kali didirikan di Hindia-Belanda adalah “Kweschool” yang diselenggarakan oleh Zending di Ambon pada tahun 1834. Sekolah ini berlangsung sampai 30 tahun (1864) dan dapat memenuhi kebutuhan guru Bumiputera bagi sekolah-sekolah yang ada pada waktu itu. Sekolah seperti itu didirikan juga oleh Zending di Minahasa pada tahun 1852 dan satu lagi di Tanawangko pada tahun 1855. Murid-muridnya berasal dari orang Jawa yang sopan dan bahasa pengantarnya adalah bahasa Jawa dan Melayu. Kemudian pada tahun 1875 Sekolah ini dipindah ke Magelang dan Surakarta.
3)    Sekolah Gadis
a)    Sekolah Kejuruan
Pernah dibuka oleh pemerintah pada tahun 1824 dengan nama “Institut voor de opvodeng van jonge-jufrouen” (Institut Pendidikan wanita-wanita muda) di Betawi. Namun sekolah ini hanya dapat diselenggarakan sampai tahun 1832 dan kemudian ditutup. Sesudah 50 tahun (1882) baru pemerintah lagi sekolah untuk gadis-gadis. Sekolah gadis baru berkembang pada abad ke-20.
b)    Sekolah Umum Untuk Gadis Sampai Lewat Pertengahan abad ke-19 kedudukan wanita di Eropa sedikit banyak belum berkembang, sehingga pada tahun 1850 ketika pemerintah mempertimbngkan untuk membnagun sekolah rendah untuk eropa khusus untuk wanita di Betawi, Semarang dan Surabaya.
d.    Sekolah Dokter
Langkah untuk  menuju kerah pendidikan kedokteran sebenarnya sudah dimulai sejak permulaan abad ke-19. Pda tahun 1811 beberapa orang Bumiputera (jawa) dilatih untuk menjadi juru cacar dan mereka dilatih oleh para penilik vaksinasi menjelang pertengah abad ke-19 lembaga pendidikan ini diadakan secara regular atas dasar keputusan pemerintah pada tanggal 2 January 1849 telah diputuskan untuk mendirikan sekolah “ahli kesehatan”.
4.    Penerapan Politik Pendidikan Liberal di Hindia Belanda.
“Aufklarung” yang telah melanda Eropa pada abd ke-18  telah dapat diterapkan di negeri Belanda secara praktis dalam bentuk partai liberal. Partai tersebut memegang peranan penting dan mendominasikan kehidupan ketatanegaraan dan politik praktis menjelang pertengahan abd ke-19 sampai dasawarsa kedua abad ke-20 dinegeri Belnada.
Ide-ide dasar yang pernah berhasil diperjuangkan antara lain ialah mengenai:
a)    Penerapan hak azasi pada setiap waga Negara, yaitu kebebasan beragama, beserikat dan berkumpul, mengeluarjkan pendapat, kebebasan pers dan dalam bidang pendidikan.
b)    Hak iinterpelasi yaitu hak untuk meminta keterangan dari anggota parlemen kepada pemerintah, hak angket, hak amandemen dari anggota parlemen.
c)    Persetujuan anggaran belanja Negara oleh parleman.
d)    Sistem cabinet parlementer.
e)    Perdagangan bebas.
f)    Perkembangan masyarakat.




A.    Awal Masuknya Jepang ke Indonesia
Jepang ikut terjun dalam perang Perang Dunia II.  Muncul dugaan terjadi peperangan di Lautan Pasifik. Hal ini terbukti dengan meletusnya perang di Lautan Pasifik pada 8 Desember 1941 yang melibatkan Jepang di dalamnya. Perang ini disebut dengan “Perang Asia Timur Raya” atau “Perang Pasifik”. Akibat dari perang tersebut Belanda yang tergabung dalam front ABCD (Amerika Serikat, Brittania/ Inggris, Cina, Dutch/ Belanda) melakukan perang terhadap Jepang.
Jepang berhasil menguasai daerah Asia Tenggara yang seperti Muangthai, Filipina, Malaysia dan Birma. Karena Jepang terlalu kuat maka Hindia Belanda-pun akhirnya jatuh ke tangan Jepang. Selain itu di Jawa muncul ramalan “Joyoboyo” yang menyatakan bahwa pada suatu saat Pulau Jawa akan dijajah oleh bangsa kulit kuning, meskipun hanya seumur jagung, tetapi setelah itu maka Indonesia akhirnya akan merdeka. Ramalan ini dipercaya oleh rakyat Indonesia. Jepang memanfaatkan dengan sebaik-baiknya kesempatan yang ada. Sehingga kedatangan Jepang ke Indonesia 1942 tersebut dianggap sebagai suatu hal yang biasa dan sudah semestinya terjadi.
Di daerah Jawa, Jepang pertama mendarat di Banten kemudian ke Indramayu, Kragan (Rembang dan Tuban). Pada 5 Maret 1942 Jepang menyerang Batavia, kemudian 8 Maret 1942 Jepang menyerang Bandung dan berhasil mendudukinya setelah Belanda menyerah kepada Panglima Jepang, Imamura. Sehingga sejak 9 Maret 1942 Indonesia menjadi daerah kekuasaan Jepang.
B.    Dampak Terhadap Pendidikan di Indonesia
Landasan idiil pendidikan pada masa pendudukan Jepang disebut “Hakko Ichiu” yaitu mengajak bangsa Indonesia bekerjasama dengan bangsa Jepang dalam rangka mencapai “kemakmuran bersama asia raya” dan menurut agama Shinto Hakko Ichiu yaitu menguasai negara lain merupakan sebuah tugas suci untuk memimpin bangsa lain. Selain itu Jepang adalah saudara tua bangsa Asia dan berkewajiban untuk menuntun saudara mudanya (bangsa Asia lainnya). Oleh karena itu setiap pelajar, setiap hari harus mengucapkan sumpah setia kepada kaisar Jepang dan membentuk Indonesia baru dalam rangka “kemakmuran bersama asia raya”. Kenyataannya bangsa Indonesia menjadi miskin dan menderita demi kepentingan perang Jepang. 
Tujuan pendidikan pada pendudukan Jepang di Indonesia adalah menyediakan tenaga cuma-cuma (Romusha) dan prajurit-prajurit untuk membantu peperangan bagi kepentingan Jepang. Oleh karena itu, pelajar-pelajar di Indonesia diharuskan mengikuti latihan fisik, kemiliteran, dan indoktrinasi ketat.
Sistem pendidikan pada masa pendudukan Jepang itu  sebagai berikut: (1) Pendidikan Dasar (Kokumin Gakko/Sekolah Rakyat). Lama studi 6 tahun dan terbuka untuk semua golongan penduduk. (2) Pendidikan Lanjutan. Terdiri dari Shoto Chu Gakko (Sekolah Menengah Pertama) dengan lama studi 3 tahun dan Koto Chu Gakko (Sekolah Menengah Tinggi) juga dengan lama studi 3 tahun. (3) Pendidikan Kejuruan, mencakup sekolah lanjutan bersifat vokasional antara lain di bidang pertukangan, pelayaran, pendidikan, teknik, dan pertanian. (4) Pendidikan Tinggi, seperti sekolah tinggi kedokteran (Ika Dai Gakko) di Jakarta dan sekolah Teknik Tinggi (Kenkoku Gakuin) di Jakarta dan sekolah kedokteran tinggi di Bogor.
Jepang juga  melatih guru-guru agar memiliki keseragaman pengertian tentang maksud dan tujuan pemerintahannya. Materi pokok dalam latihan tersebut antara lain: (1) Indoktrinasi ideologi Hakko Ichiu; (2) Nippon Seisyin, yaitu latihan kemiliteran dan semangat Jepang; (3) Bahasa, sejarah dan adat-istiadat Jepang; (4) Ilmu bumi dengan perspektif geopolitis; serta (5) Olaharaga dan nyanyian Jepang.
 Sementara untuk pembinaan kesiswaan, Jepang mewajibkan bagi setiap murid sekolah untuk rutin melakukan beberapa aktivitas berikut ini: (1) Menyanyikan lagi kebangsaan Jepang, Kimigayo setiap pagi; (2) Mengibarkan bendera Jepang, Hinomura dan menghormat Kaisar Jepang, Tenno Heika setiap pagi; (3) setiap pagi mereka juga harus melakukan Dai Toa, bersumpah setia kepada cita-cita Asia Raya; (4) Setiap pagi mereka juga diwajibkan melakukan Taiso, senam Jepang; (5) Melakukan latihan-latihan fisik dan militer; (7) Menjadikan bahasa Indonesia sebagai pengantar dalam pendidikan. Bahasa Jepang menjadi bahasa yang juga wajib diajarkan.
C.    Dampak Positif dan Negatif Pendidikan pada Masa Pendudukan Jepang
Dampak positif atau hal yang menguntungkan bagi Indonesia
1.    Bahasa Indonesia berkembang luas di seluruh kepulauan,
2.    Buku-buku bahasa asing diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia,
3.    Seni bela diri dan perang dimiliki oleh pemuda-pemuda pelajar Indonesia yang berguna di dalam perang kemerdekaan Indonesia yang terjadi kemudian,
4.    Karena dalam suasana perang dan serba kekurangan kreativitas para guru berkembang contohnya, pada saat itu tidak memperoleh buku dari kantor pengajaran, maka mereka menterjemahkan langsung buku-buku asing. Alat-alat peraga diciptakan dari bahan-bahan yang adadalam lingkungan.
5.    Diskriminasi menurut golongan penduduk dihapuskan sehingga setiap penduduk Indonesia berhak untuk mengenyam pendidikan.

Dampak negatif atau kemunduran, kemerosotan dalam bidang pendidikan  yaitu pada masa pendudukan Jepang sekolah dasar menurun jumlahnya dari 21.500 menjadi 13.500, sekolah lanjutan dari 850 menjadi 20, dan juga murid sekolah dasar menurun sebanyak 30% sedangkan murid sekolah menengah merosot 90%, jumlah  guru sekolah rendah menurun 35% guru sekolah menengah merosot 95% . Dengan kata lain pendidikan pada masa pendudukan Jepang memperlihatkan kemunduran yang menyolok.



1.    Landasan Idiil
Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, banyak perubahan dalam bidang pemerintahan maupun  pendidikan. Perubahan yang terjadi pada bidang pendidikan yaitu menyangkut penyesuaian pendidikan dengan dasar dan cita-cita dari suatu bangsa dan negara yang merdeka. Dalam hal itu Indonesia mengalami perubahan dalam landasan idiilnya. Dari tahun 1945-1950 landasan idiil pendidikan adalah UUD 1945 dan falsafah Pancasila. Di dalam periode orde baru, negara kita mengalami perubahan UUD, tetapi dasar dan falsafah negara tidak mengami perubahan. Oleh karena itu pancasila tetap dijadikan landasan idiil pendidikan di Indonesia.
Pada permulaan tahun 1949 dengan terbentuknya negara Republik Indonesia Serikat (RIS), di negara bagian Timur dianut suatu sistem pendidikan yang diwarisi dari zaman pemerintahan Belanda dan pada tanggal 17 agustus 1950 dengan terbentuknya kembali Negara kesatuan RI landasan idiil pendidikan UUDS RI. Selama masa 1945-1950 Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) mengusulkan kepada Kementrian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan supaya mengusahakan agar pembaharuan pendidikan dan pengajaran dijalankan sesuai dengan rencana pokok-pokok usaha pendidikan dan pengajaran baru. Pokok – pokok pendidikan dan pengajaran baru tersebut meliputi :
a.    Untuk menyusun masyarakat yang baru perlu adanya perubahan pendidikan dan pengajaran.
b.    Untuk memperkuat persatuan rakyat hendaknya diadakan satu macam sekolah untuk segala lapisan masyarakat.
c.    Methodik yang berlaku di sekolah-sekolah hendaknya berdasar sistem sekolah kerja agar aktivitas rakyat pada pekerja bisa berkembang luas.
d.    Pengajaran agama hendaknya mendapat tempat yang teratur sehingga cukup mendapat perhatian yang semestinya dengan tidak mengurangi kemerdekaan golongan-golongan yang     berkehendak mengikuti kepercayaan yang dipeluknya.
e.    Pengajaran tinggi hendaknya diadakan seluas-luasnya dengan menggunakan bantuan bangsa asing sebagai guru besar.
f.    Kewajiban belajar dengan lambat laun dijalankan dengan ketentuan bahwa dengan tempo yang sesingkat-singkatnya paling lama 10 tahun, bisa berlaku dengan sempurna dan merata.
g.    Pengajaran teknik dan ekonomi terutama pengajaran pertanian industri, pelayaran, dan perikanan hendaknya mendapat perhatian istimewa.
h.    Pengajaran kesehatan dan olahraga hendaknya teratur hingga terdapat hasil kecerdasan rakyat yang harmonis.
i.    Di sekolah rendah tidak dipungut uang sekolah.Dan Sekolah Menengah dan Perguruan Tinggi hendaknya diadakan pembayaran dan tunjangan yang luas, sehingga soal ulangan tidak menjadi halangan bagi pelajar-pelajar yang kurang mampu.
    Pemerintahan dan rakyat berupaya memperbaharui sistem pendidikan Indonesia sejak proklamasi 17 Agustus 1945, sehingga pada tahun 1946 Menteri PP dan K (Mr.Soewandi) membentuk Panitia Penyelidik Pendidikan dan Pengajaran yang diketuai oleh Ki Hajar Dewantara yang tugasnya meninjau kembali dasar-dasar dan isi, susunan, dan seluruh usaha pendidikan.
     Pada tanggal 1 Januari 1946 terbentuk Bagian Pendidikan Masyarakat pada Kementrian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Pendidikan masyarakat bertujuan membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila yang dapat dicapai dengan dua cara, yaitu metode belajar serta metode bekerja yang dilaksanakan secara masal dan integral di suatu desa. Metode bekerja yang digunakan adalah metode Panca Marga yaitu lima jalan untuk mencapai tujuan, sebagai berikut :
1.    Melestarikan dasar-dasar pengertian untuk membangun masyarakat dengan melaksanakan pendidikan dasar untuk masyarakat.
2.    Membentuk kader-kader pendidikan untuk membangun masyarakat dengan melaksanakan pendidikan kader masyarakat.
3.    Menyediakan dan menyebarkan bacaan dengan mengadakan perpustakaan atau taman pustaka masyarakat.
4.    Memfungsionalkan golongan wanita dengan melakasanakan pendidikan kewanitaan
5.    Memfungsionalkan golongan pemuda dengan melaksanakan pendidikam taruna karya.
2.    Tujuan Pendidikan Setelah Proklamasi
    Revolusi nasional meletus pada tanggal 17 Agustus 1945 dalam bentuk proklamasi kemerdekaan. Dengan ini tercapailah kemerdekaan yang diidam-idamkan oleh rakyat Indonesia. Proklamasi mematahkan belenggu penjajahan dan menciptakan hidup baru di berbagai bidang, terutama di bidang pendidikan dirasakan perlu mengubah sistem pendidikan yang sesuai dengan suasana baru.
    Tujuan pendidikan  pada masa saat itu adalah untuk mendidik warga negara yang sejati, yang artinya bersedia untuk menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk negara dan masyarakat. Tujuan pendidikan pada masa tersebut penekannya pada penanaman semangat patriotisme.
    Sifat-sifat warga negara sejati yang dikehendaki oleh tujuan pendidikan pada waktu itu menurut Kementrian PP dan K dalam tahun 1946, dan mengeluarkan suatu pedoman bagi guru-guru yang memuat sifat-sifat kemanusiaan dan kewarganegaraan sebagai dasar pengajaran dan pendidikan di Negara Republik Indonesia, yang ada dasarnya berintisarikan Pancasila. Sifat-sifat tersebut meliputi :
a.    Perasaan bakti kepada Tuhan YME
b.    Perasaan cinta kepada Alam
c.    Perasaan cinta kepada Negara
d.    Perasaan cinta dan hormat kepada Ibu dan Bapak
e.    Perasaan cinta kepada Bangsa dan Kebudayaan
f.    Perasaan berhak dan wajib ikut memajukan Negaranya menurut pembawaan dan kekuatannya
g.    Keyakinan bahwa orang menjadi sebagian yang tak terpisah dari keluarga dan masyarakat
h.    Keyakinan bahwa orang hidup dalam masyarakat harus tunduk pada tata tertib
i.    Keyakinan bahwa pada dasarnya manusia itu sama harganya, sebab itu berhubungan sesama anggota masyarakat harus bersifat hormat menghormati, berdasar atas rasa keadilan, dengan berpegang teguh atasharga diri sendiri.
j.    Keyakinan bahwa negara memerlukan warga negara yang rajin bekerja, tahu pada kewajibannya, jujur dalam pikiran dan tindakannya.

    Di dalam pancasila terdapat sila Ketuhanan Yang Maha Esa didalam pelaksanaan pendidikan tentu ia akan diberikan kepada siswa ataupun mahasiswa sebagai pelajaran pokok, sila pertama ini terdapat butir-butir pancasila yang mesti diamalkan. Di sekolah-sekolah didirikan pendidikan moral Pancasila dan salah satu butir sila pertama ini adalah percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ajaran masing-masing. Akan tetapi jika kita cermati sejarah tercetusnya Pancasila khususnya sila pertama ini memiliki sejarah yang merugikan umat Islam dengan dihilangkannya 7 kata pada sila pertama yaitu dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Akibatnya pengajaran Islam dan penerapan ajaran dan syariat tidak begitu berkembang secara pesat. Sebagai pelajaran pokok, sila pertama ini terdapat butir-butir pancasila yang mesti diamalkan. Di sekolah-sekolah didirikan pendidikan moral Pancasila dan salah satu butir sila pertama ini adalah percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ajaran masing-masing
    Pada bulan Desember 1949, Republik Indonesia mengalami perubahan ketatanegaraan. Undang-undang Dasar 1945 diganti dengan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat. Walaupun demikian, landasan idiil pendidikan tetap tidak mengalami perubahan, tetapi tujuan pendidikan mengalami perubahan. Pada tanggal 5 April 1950 diundangkan Undang-Undang No. 4 tahun 1950 mengenai Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah oleh Presiden Republik Indonesia (Mr.Assaat) dan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yaitu S.Mangunsaroko (Pada waktu itu Republik Indonesia merupakan Negara bagian dari Republik Indonesia Serikat).
    Dalam Undang-Undang No 4/1950 bab II, pasal 3, tujuan pendidikan nasional Indonesia adalah membentuk manusia susila yang cakap dan warga Negara yang demokratis, serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air.
    Sebagai negara yang sudah merdeka dan menganut sistem demokrasi, maka tujuan pendidikannya pun menghendaki agar sistem pendidikan menghasilkan warganegara-warganegara yang bersifat demokratis pula. Ini berarti bahwa setiap sistem persekolahan pada waktu itu harus dapat menanamkan dan mengembangkan sifat-sifat demokratis pada anak-anak didiknya. 
3.    Sistem Persekolahan Setelah Proklamasi
Pada masa setelah kemerekaan bidang pendidikan mengalami perubahan-perubahan yang mendasar. Perubahan-perubahan ini menyagkut juga pada sistem persekolahan. Pada masa sebelum kemerdekaan system persekolahan didasarka kepada sistem golongan, baik golongan berdasarka bangsa maupun status social.  Sistem pendidikan di Indonesia pada awal kemerdekaan pada dasarnya melanjutkan apa yang dikembangkan pada zama pedudukan jepang. Sistem tersebut meliputi tiga tingkatan yaitu pendidikan rendah, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
1.    Pendidikan Rendah
    Pendidikan yang terendah di Indoesia adalah sekolah dasar. Pada tahun 1945 sekolah ini disebut sekolah rakyat (SR) dan lama pedidikannya adalah 6 tahun.
2.    Pendidikan Menengah
    Pendidikan menengah terbagi atas dua tingkat. Sekolah Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Masing-masing tingkat lamanya 3 tahun. Tingkat pedidikan     menengah ini dibagi pula atas dua jenis sekolah yaitu Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Menengah Kejuruan.
3.    Pendidikan Tinggi
Dalam periode 1945-1950, kesempatan untuk meneruskan studi ke lembaga pendidikan tinggi terbuka lebar bagi setiap warga Negara yag memenuhi syarat. Lembaga pendidikan tinggi berkembang pesat, tetapi karena pelaksanaannya diselenggarakan di tengah perjuangan ke garis depan. Lembaga pendidikan yang ada adalah Universitas Gajah Mada, beberapa sekolah tinggi dan akademi di Jakarta (daerah pendudukan), Klaten, Solo dan Yogyakarta.
    Setelah kemerdekaan, sistem persekolahan di Indonesia memberi kesempatan kepada segala lapisan masyarakat. Pemerintah Indonesia member kesempatan belajar yang sama kepada setiap anak baik untuk pendidikan rendah, menengah, maupun pendidikan tinggi. Ini artinya bahwa setiap anak dari golonga masyarakat mempuyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memasuki sekolah tertentu. Persyaratan yang diperlukan hanyalah prestasi belajar anak tersebut. Apabila prestasi belajar aak itu baik, maka kesempatan untuk belajar terbuka lebar untuknya. Dalam hal ini biaya sekolah tetap diperlukan. Bagi anak yang mempunyai prestasi belajar baik tetapi kurang mampu dalam pembiayaan sekolah, pemerintah mengusahakan pemberian bea-siswa meskipun dalam jumlah yang terbatas.
4.    Kesempatan Belajar Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
    Dengan banyaknya kesempatan yang diberikan kepada anak-anak pribumi, maka jumlah murid dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal ini menunjukan adanya peningkatan minat untuk bersekolah, meningkatkan taraf hidup, dan mendapatkan ilmu.
Usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan belajar rakyat:
a.    Menambah jumlah sekolah rakyat (SR)
b.    Mengubah sistem sekolah rakyat 3 tahun menjadi sekolah rakyat 6 tahun secara berangsur-angsur
c.    Memperbaiki tingkat dan mutu pendidikan
Jumlah sekolah yang setingkat dengan SLTA pada tahun 1945 juga mengalami peningkatan 100% pada tahun 1950.
5.    Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Pendidikan
a)    Fasilitas Fisik
Pemerintah mengambil tindakan untuk mengatasi kekurangan gedung sekolah adalah :
•    Mendirikan gedung sekolah baru
•    Menyewa rumah-rumah rakyat untuk dijadikan gedung sekolah
•    Mengadakan sistem mengajar dua kali sehari yaitu pagi dan sore
b)    Tenaga Pengajar
Adapun faktor penyebab kekurangannya tenaga pengajar antara lain :
•    Banyaknya guru yang ikut perang kemerdekaan
•    Pemerintah membuka banyak sekolah rakyat serta meningkatkan tingkat pendidikan, yang awalnya 3 tahun menjadi 6 tahun.
c)    Kurikulum
Untuk mengubah sistem pendidikan sesuai dengan keinginan dan cita-cita bangsa Indonesia. Kementerian PP dan K membentuk Panitia Penyelidik Pengajaran :
•    Pendidikan pikiran harus dikurangi
•    Isi pelajaran harus dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari.
•    Memberikan perhatian terhadap kesenian
•    Pendidikan watak
•    Pendidikan jasmani
•    Kewarganegaraan dan masyarakat.
Setelah UU Pendidikan dan Pengajaran nomor 4/1950 dikeluarkan maka:
•    Kurikulum pendidikan rendah ditujukan untuk menyiapkan anak memiliki dasar-dasar pengetahuan, kecakapan, serta mengembangkan bakat dan kesukaannya.
•    Kurikulum pendidikan menengah ditujukan untuk menyiapkan pelajar ke pendidikan tinggi, serta mendidik tenaga-tenaga ahli dalam pelbagai lapangan khusus, sesuai dengan bakat masing-masing dan kebutuhan masyarakat.
•    Kurikulum pendidikan tinggi ditujukan untuk menyiapkan pelajaran agar dapat memelihara kemajuan ilmu dan kemajuan hidup masyarakat.
d)    Pembiayaan
Pemerintah dalam upaya pengadaan infrakstruktur sarana dan prasarana termasuk dalam biaya perubahan kurikulum sudah tentu memerlukan biaya, berapa besarnya biaya pendidikan pada periode ini sangat sulit diperoleh angka yang pasti karena pada periode ini merupakan periode perjuangan fisik dalam mempertahankan kemerdekaan.
e)    Pendidikan tinggi
•    Pendidikan Tinggi Republik
Ika daigaku di jakarta (daerah pendudukan belanda) dilanjutkan dan diperluas menjadi sekolah tinggi kedokteran. Bulan November 1946 dibuka pula sekolah tinggi hukum serta filsafat dan sastra. Setelah aksi militer 1 (1947) kedua kedua lembaga pendidikan tinggi tersebut resmi ditutup oleh penguasa belanda akan tetapi kuliah masih dilajutkan secara privat. Sementara itu di daerah Republik Indonesia sendiri terdapat lembaga-lembaga pendidikan tinggi sebagai berikut :
a.    Di Yogyakarta, Universitas Gajah Mada dengan 2 fakultas yaitu Hukum, sastra dan filsafat. Sekolah Tinggi Islam Indonesia  dengan bidang studi ilmu ketuhanan, pendidikan, hukum dan ekonomi. Sekolah Tinggi Teknik dengan jurusan Teknik Sipil, Elektro dan Kimia. Dan juga terdapat Akademi Politik dan Akademi Polisi.
b.    Di Klaten, terdapat beberapa sekolah tinggi antara lain Sekolah Tabib (kedokteran), Sekolah Tinggi Farmasi dan Sekolah Tinggi Pertanian.
c.    Di Solo, Sekolah Tinggi Tabib ( kedokteran ), tingkat doctoral sebagai kelanjutan dari Sekolah Tinggi di Klaten. Selain itu terdapat pendidikan Geodesi, guru, pertanian, dan akademi Militer. Disamping itu, juga terdapat sekolah Teologi bagi penganut Kristen Protestan dan Roma Katholik.
•    Pendidikan Tinggi di daerah pendudukan Belanda
Pada bulan Januari 1946 belanda mendirikan “universitas darurat” (Nood- University) yang terdiri dari 5 fakultas: kedokteran, hukum, sastra&filsafat, dan pertanian di Jakarta, dan fakultas teknik di Bandung. Pada bulan Maret 1947 Belanda secara resmi mengganti namanya menjadi Universitas Indonesia. Pada tahun 1947 itu juga universitas tersebut diperluas dengan fakultas ilmu pasti dan alam di Bandung, Kedokteran Hewan di Bogor, Kedokteran di Surabaya, dan Ekonomi di makasar (ujung pandang), sedangkan pada tahun 1948 fakultas pertanian dipindahkan ke Bogor.
f)    Mahasiswa dan Pelajar Pejuang
Para mahasiswa dan pelajar sebelum masa kemerdekaan ikut berjuang dengan bekal ilmu kemiliteran yang diajarkan pada masa jepang, dengan wadah semula IPI ( Ikatan Pelajar Indonesia). BKR (Badan Keamanan Rakyat) dan TKR ( Tentara Keamanan Rakyat ) atau TRI (Tentara Republik Indonesia). Sesudah Proklamasi jumlah mahasiswa tidaklah banyak. Angkatan Bersenjata, administrasi pemerintahan dan lembaga-lembaga pemerintahan memerlukan tenaga pimpinan yang berpendidikan. Oleh karena itu, mahasiswa yang ada segera terserap sebagai perwira dan tenaga pimpinan instansi pemerintah sambil berkuliah. Sesudah akhir tahun 1946 dan 1947 setelah ada mahasiswa baru lulusan SLTA yang semula tergabung dalam TP (Tentara Pelajar), maka tersusunlah kesatuan mahasiswa bersenjata seperti “Corps Mahasiswa” yang kemudian tergabung dalam TNI. Akhirnya setelah penyerahan kedaulatan pemerintah memberi 3 alternatif yaitu : (a) Meneruskan karier dalam angkatan bersenjata, (b) Melanjutkan studi, (c) Kembali ke masyarakat dengan mencari penghidupan sebagai warga masyarakat biasa.



    Pendidikan di Pesantren dan Madrasah Masa Kini
1.    Pesantren, adalah tempat berkumpulnya para santri. Pendirian dimulai dari pengakuan masyarakat tertentu kepada keunggulan seseorang yang alim atau yang memiliki ilmu sehingga semua berbondong-bondong ingin menimba ilmu. Yang diajarkan yaitu sembahyang, cocok tanam, belajar dasar agama islam (rukun islam), dll.
Menurut Abdurrahman Wahid, terdapat 3 pola pengembangan yang dapat dibedakan satu dari yang lain yaitu (a) pola pendidikan keterampilan, (b) pola pengembangan yang dirintis LP3ES, (c) pola pengembangan sporadis.
2.    Madrasah, didirikan dan dipelopori oleh Nozam El-Mulk pada abad ke-11. Madrasah-madrasah mulai diperkenalkan pembagian menurut tingkat kemampuan dan prestasi murid, dan kelompok umur. Sesudah jangka waktu tertentu terhadap murid-murid diadakan evaluasi mengenai prestasi belajarnya, sehingga diperkenalkan sistem ujian untuk menentukan seseorang siswa naik kelas atau tidak, dan lulus atau tidak sebagai dasar dari penyelesaian suatu tingkat pendidikan tertentu. Madrasah setingkat SD=Madrasah Ibtidaiyah, SMP=Tsanawiyah, SMA=Aliyah, Perguruan Tinggi=IAIN. Tahun 1958/1959 Departemen Agama mengadakan pembaharuan dalam pendidikan madrasah. Pembaharuan itu diwujudkan dalam bentuk Madrasah Wajib Belajar (MWB). Lama belajar 8 tahun, dan diutamakan keselarasan 3 hal yaitu Otak (akal), Hati (perasaan), Tangan (keterampilan). Pelajaran meliputi 3 kelompok yaitu agama, keterampilan, dan pengetahuan alam. 

A.    Pendidikan Aksarawan Fungsional (Pemberantasan Buta Huruf)
Setelah masa penjajahan, pemimpin pergerakan rakyat mengadakan kursus-kursus ABC (Analfabetisme Bestrijding Comite) / pemberantasan buta huruf. Besarnya jumlah buta huruf di Indonesia ini disebabkan oleh 3 faktor yaitu: (a) Jumlah anak usia sekolah yang tidak tertampung di SD atau madrasah, (b) karena kurang adanya pembinaan dengan bahan bacaan secara terus menerus, akhirnya mereka menjadi buta huruf kembali, (c) Anak-anak yang putus SD kelas 1 dan 2 tidak ada pembinaan sehingga kembali menjadi buta huruf. Tujuan pemerintah mengadakan pemberantasan buta huruf (PBH) adalah untuk meningkatkan taraf kecerdasan anggota masyarakat sebagai suatu sarana untuk mencapai taraf kehidupan sosial ekonomi yang lebih baik.
PBH dilaksanakan dalam 3 tingkat: (a) PBH permulaan dengan tujuan untuk memberikan kemampuan dalam pengenalan huruf-huruf dan kata-kata sederhana serta angka-angka 1- 10. Lama belajarnya sekitar 20-30 hari. Buku yang dipakai adalah “Petani Belajar Membaca”. (b) PBH lanjutan Pertama dengan tujuan mengembangkan keterampilan membaca dan menulis serta menghitung sederhana. Pengenalan simbol berhitung (+, -, x, =) ukuran dan timbangan, uang, dan jam. Lama belajar sekitar 3 bulan. Buku yang dipergunakan adalah “Belajar Membaca untuk Membangun” (c) PBH lanjutan Kedua bertujuan meningkatkan keterampilan membaca dan menulis serta berhitung. Buku yang dipakai “Pembina I dan Pembina II”

B.    Pendidikan Masyarakat
Diarahkan untuk penanaman semangat kemerdekaan dan rasa anti-pati terhadap penjajahan Barat. Selain sekolah-sekolah, harus dipentingkan juga pendidikan rakyat dengan jalan: latihan keprajuritan untuk pemuda, pendidikan yang ditujukan kepada orang dewasa, pendidikan khusus untuk kaum ibu, dan memperbanyak bacaan dg memajukan perpustakaan, penerbitan surat kabar, dan majalah. Pendidikan masyarakat adalah pendidikan yang ditujukan kepada pembimbing rakyat dengan mendidik kepribadian serta memperkuat kesanggupan lahir batin untuk mencapai masyarakat sejahtera, dan merupakan pendidikan yang diberikan di luar persekolahan.
Tujuan Pendidikan Masyarakat ialah mendidik masyarakat Indonesia untuk memiliki kemampuan mental, spiritual, dan keterampilan guna mewujudkan masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila sesuai dg pembukaan dan isi UUD 1945.
Isi Pendidikan Rakyat: pendidikan agama dan budi pekerti, kecerdasan dan keterampilan, berorganisasi, dan hidup mandiri. Sasaran pendidikan masyarakat: masyarakat sebagai kesatuan dan persatuan (individu), dan perorangan sebagai anggota masyarakat. Metode kerja pendidikan masyarakat adalah Panca Marga. Metode dalam pendidikan meliputi pemecahan masalah, musyawarah, dan partisipasi aktif.
Pendidikan Luar Sekolah berorientasi langsung kepada hal-hal penting yang bertalian dg kehidupan (kebutuhan praktis ekonomi, sosial, budaya).

C.    Pendidikan Swasta
Pendidikan pada masa VOC hanya ditujukan pada anak-anak pegawai VOC dan orang-orang beragama Nasrani. Meskipun yang melaksanakan adalah lembaga keagamaan, tetapi mereka kompeni. Kebijakan tersebut adalah kelanjutan dari sistem-sistem orang Portugis yang menaklukkan suatu wilayah sambil “mendidik” penduduknya dengan ajaran agama. Pendidikan swasta mulai memperoleh kesempatan luas untuk berkembang. Yang paling tua dan menonjol adalah Muhammadiyah. Sekolah swasta sebelum perang dunia II yang tidak berdasarkan atas asa keagamaan adalah Sekolah Kartini dan Taman Siswa.
Pendidikan Swasta Kristen, Sekitar tahun 1920 pemerintah Hindia Belanda memberi kesempatan kepada swasta untuk membuka sekolah yang berbahasa Belanda baik sekolah umum maupun kejuruan, maka pada waktu itu dibentuk perkumpulan-perkumpulan Kristen yang anggota maupun  pengurusnya pada umumnya masih terdiri dari orang Belanda. Di jaman Jepang, semua sekolah swasta tutup, dan jika didirikan kembali dijadikan sekolah pemerintah.
Pendidikan Swasta Katholik, Pendidikan Katholik mengalami pasang surut sejalan dengan kedatangan VOC yang bersikap kurang toleran terhadap agama Katholik Romawi Indonesia. Dengan hancurmya VOC dan dengan tumbuhnya sikap yang lebih liberal dari Pemerintah Belanda, misi Katholik dibiarkan masuk lagi ke Indonesia asal pastor dari Belanda. Pada jaman Jepang mengalami kemunduran hebat.
Sekolah Muhammadiyah, pertama kali didirikan oleh K.H.A. Dahlan dan muridnya hanya 10 orang. Muhammadiyah pada zaman penjajahan Belanda bersedia menerima bantuan keuangan atau subsidi dari pemerintah Hindia Belanda bagi amal usahanya seperti RS dan Sekolah, karena dilnadasi pengertian bahwa keuangan atau subsidi itu sebenarnya berasal dari rakyat juga.
Lembaga Pendidikan Ma’arif, Prinsipnya ialah: Islam ahli Sunnah wal Jama’ah, mengutamakan pendidikan agama, memberikan mata pelajaran umum sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah.
Perguruan Taman Siswa, sekolah pertama yang dibuka iaah Taman Kanak-kanak yang waktu itu disebut “Taman Indrya”. Secara menyeluruh Taman Siswa ikut secara aktif dan positif serta berpartisipasi dalam pengembangan pendidikan dan kebudayaan nasional. Pertumbuhan berkembang pesat karena mendapat dukungan dari masyarakat.
Proyek Pengembangan Sistem Informasi Pendidikan & Kebudayaan, tujuannya adl tersedianya data dan informasi yang relevan, dapat dipercaya, dan mutakhir untuk perencanaan pengambilan keputusan dan manajemen pendidikan dan kebudayaan.
Sekolah Staf Pimpinan Administrasi (SESPA), tujuannya terciptanya pengertian yang lebih baik tentang administrasi dan manajemen sehingga menjelma suatu administrasi yang efektif, kuat, bersih, dan didukung oleh suatu keahlian.
Proyek Perintis Perencanaan Integral Pendidikan Daerah (Propipda) Di Sumatra Baran Dan Jawa Timur, tujuannya tercipta suatu model Badan Perencanaan Pendidikan di tingkat daerah. Ciri inovatif dari proyek ini ialah  terjalinnya hubungan dan kerjasama sbagai perwujudan dari model perencanaan pendidikan secara integral.
Proyek Percobaan Radio Pendidikan, tujuannya ialah diketemukannya cara-cara yang efektif penggunaan radio untuk membantu kegiatan pendidikan. Materi dan pedoman guru untuk program siaran radio pendidikan dikirim ke sekolah-sekolah, sehingga terpadu dengan pelajaran di dalam kelas.
Program Pembinaan Bakat, bertujuan membantu siswa yang berbakat. yang mendapatkan beasiswa: murid yang mempunyai bakat menonjol, beprestasi tinggi, dan ekonominya lemah.
Proyek STM Pembangunan, tujuan umumnya ialah terpecahkannya masalah relevansi, efektivitas, dan efisiensi sekolah lanjutan teknik di Indonesia, sekarang dan waktu yang akan datang, agar sejalan dengan tujuan dan kebutuhan pembangunan nasional.
Sistem Kegiatan Belajar Oleh Masyarakat, pendidikan sepanjang hayat/PLS. Harus dikembangkan sehingga dapat menghasilkan sumber tenaga manusia dalam masyarakat. Tujuannya adl terindentifikasinya dan terkembangkannya suatu pola sistem kegiatan belajar oleh masyarakat yang sesuai dengan sumber pendidikan dan kebutuhan pendidikan dlm masyarakat.
Penggunaan Sistem Perencanaa dan Program Anggaran, tujuan utamanya ialah tertunjangnya semua usaha yang secara langsung ke arah pelaksanaan rencana strategis (penggunaan sumber secara maksimum dan penghasilan maksimum).
Sstem Informasi Pengelolaan di Perguruan Tinggi, tujuannya ialah terlayaninya informasi yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan untuk perencanaan strategis, pelasanaan operasional, monitoring, dan penilaian.
Proyek Pendidikan Guru, tujuannya ialah dimilikinya lembaga pendidikan guru untuk segala jenis dan tingkat baik yang bersifat in-service maupun pre-service yang terkoordinasi dalam suatu jaringan saling mengisi.
Pengembangan Sekolah Luar Biasa, tujuannya ialah diperolehnya data kuantitatif dan kualitatif yang bisa dipercaya untuk keperluan pendidikan bagi anak cacat, pengembangan sistem pendidikan sempurna dan efektif untuk anak cacat, pengembangan sistem penyampaian pelajaran secara efektif dan efisien, dan pengembangan administrasi pendidikan.
Proyek Komunikasi dan Teknologi Pendidikan, merupakan perluasan penyempurnaan siaran radio pendidikan. Tujuan proyek ialah secara langsung menunjang pembaharuan dan pengembangan pendidikan  dan kebudayaan serta secara langsung mendorong pembangunan kegiatan sosial, ekonomi, teknologi, dan ilmu pengetahuan. Proyek ini bersifat nasional dan strateginya khusus dalam hal penyediaan fasilitas produksi dan pelayanan teknis.
Pengembangan Kurikulum dan Pengelolaan Pendidikan, yang meliputi Program Latihan, Penilaian Kulalitas Pendidikan dan Bank Item. Tujuannya ialah membantu tebaga inti sebagai penilai yang akan ditugaskan di setiap proyek perintis atau lembaga proyek penelitian, dan terpenuhinya kebutuhan tenaga peneliti dan perencana di daerah yang tenaganya berasal dari daerah masing-masing yang memiliki potensi cukup. BANK ITEM, tujuannya adl diperolehnya contoh soal melalui proses kalibrasi, dan menyusun item untuk memeroleh seperangkat soal ujian untuk pengawasan dan evaluasi belajar tahap akhir (EBTA).
Penggunaan Berbagai Media untuk Penataran Guru, penataran guru harus dilaksanakan dengan cara yang terbaik, paling efektif dan efisien, sehingga setiap guru akan menguasai bidang studi yang diajarkannya dan memperoleh keterampilan mengajar dan kompetensi yang diperlukan dalam profesinya.
Pendidikan IPA untuk Sekolah Lanjutan Umum, IPA diseluruh Indonesia dilaksanakan dalam keadaan serba kekurangan karena guru tidak memenuhi syarat, perlengkapan kurang, dan tidak adanya laboratorium. Tujuan proyek ialah megatasi kekurangan tersebut sehingga murid akan lebih memahami dan mendalami pelajaran IPA.

USAHA KESEHATAN SEKOLAH
Adalah suatu kegiatan untuk mencapai kesehatan masyarakat yang dilaksanakan di sekolah. Kegiatannya meliputi usaha untuk mencegah dan memberantas penyakit, mempertinggi nilai kesehatan, dan memeperbaiki kesehatan. Anak harus memperaktekkan dan membiasakan apa yang didapatnya dalam pendidikan kesehatan di sekolah untuk dijalankan di mana saja.
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TERBUKA
Sekolah terbuka ialah suatu sub-sistem pendidikan formal yang tujuannya berdasarkan pada SMP formal yang dapat diselenggarakan di luar gedung sekolah atau diorganisir secara non-formal dengan mempergunakan kurikulum yang berlaku untuk SMP. Tenaga pelaksanaan SMP terbuka ini dikelompokkan menjadi 5 yaitu: guru ahli penyusun program pelajaran, guru pembina proses kegiatan belajar, administrator sekolah terbuka, dan tenaga Tata Usaha.
OLAH RAGA
Fungsi : (1) sebagai peletak dasar fisik yang selaras bagi anak yang sedang berkembang, sehingga anak tersebut benar-benar segar (fit) jasmaniah, rohaniah, dan sosial, (2) prestasi, yaitu memberi kemampuan untuk mencapai prestasi yang setinggi-tingginya bagi mereka yang berbakat olah raga, (3) untuk masyarakat umum dan karyawan khususnya agar mereka mengerjakan tugas pembangunan sebaik mungkin.
Untuk membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia cinta damai, aman, dan sejahtera, maka diselenggarakan Pekan Olah Raga Nasional (PON) I di Surakarta yang berlangsung dari tanggal 8-12 September 1948. PON yang pertama ini berhasil menaikkna martabat bangsa dan negara di dunia Internasional dan membuktikan adanya Republik muda kita. Untuk meneruskan tradisi PON, PORI memutuskan menyekenggarakan PON II di Jakarta.
PENGEMBANGAN SOSIAL BUDAYA
Ketetapan MPR No. IV tahun 1973 tentang GBHN di bidang kebudayaan: “bentuk-bentuk kebudayaan sebagai pengejawantahan pribadi manusia Indonesia harus benar-baner menunjukkan nilai hidup dan makna kesusilaan. Sedangkan kebudayaan itu sendiri harus merupakan penghayatan nilai-nilai yang luhur sehingga tidak dipisahkan dari manusia Indonesia sebagai pendukungnya. Tujuan pembangunan nasional yaitu: pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia dengan landasan Pancasila dan UUD 1945. Pelaksanaan pengembangan kebudayaan berbentuk Memelihara kebudayaan nasional. Menghidpkan kebudayaan nasional, memperkaya kebudayaan nasional, membina kebudayaan nasional, dan menyebarluaskan manfaat kebudayaan nasional.
PEMBINAAN GENERASI MUDA
Generasi muda sebagai sumber potensi bangsa harus dibina sebaik-baiknya untuk mengantarkan pemuda-pemuda Indonesia ke masa depan sebagai suatu generasi yang sehat, tangguh dan bertanggung jawab, berke-Tuhanan Yang Maha Esa, cinta kepada Tanah air dan Persatuan Bangsa, demokratis, memiliki keterampilan kerja serta memiliki pandangan-pandangan rasional yang dipadukan dengan ketinggian moral Pancasila.  Tujuan pembinaan yaitu: (a) terwujudnya satu generasi penerus perjuangan bangsa sebagai ideologi negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, serta UUD 45 (b) mencetak kader pembangunan yang berbudi pekerti luhur, dinamis, dan kreatif serta berketrampilan, (c) terciptanya WNI yang berpola kreatif kebudayaan Nasional, modern tanpa meninggalkan ciri kepribadian bangsa, (d) mewujudkan WNI sebagai angkatan kerja yang terampil bagi Pembangungan Nasional, (e) mewujudkan WNI yang memiliki kesadaran Nasional, menghayati serta berkesangguoan untuk melanjutkan nilai-nilai dan cita-cita perjuangan Proklamasi Kemerdekaan 45 (f) mewujudkan WNI yang memiliki ketahanan Nasioanl dalam rangka mempertahankan tegaknya Negara Kesatuan RI.
SISTEM PAMONG
Adalah sistem pendidikan yang bersifat masal, dalam arti mampu menyejikan pendidikan kepada sejumlah besar anak dalam kondisi yang berbeda secara serentak. Tugasnya adalah untuk menemukan model sistem penyajian yang dapat menyajikan kurikulum SD kepada sejumlah besar anak dalam kondisi yang berbeda secara serentak. Bahan pendidikan pada sistem pamong umumnya disajikan dalam bentuk yang dapat dan harus dipelajari oleh anak, yang disebut modul. Modul akan mendorong anak untuk benar-benar belajar dan sekaligus menimbulkan beberapa keuntungan (menjamin mutu pendidikan yang diinginkan apabila modul dibuat oleh seorang ahli). Dalam sistem pamong, banyak terjadi pada belajar dalam kelompok, yaitu anak dibagi dalam kelompok. Dalam kelompok ini anak didorong untuk belajar untuk belajar bersama, saling bertanya, dan saling membantu proses belajar temannya.





Globalisasi adalah suatu proses dibentuknya suatu tatanan, aturan, dan sistem yang berlaku bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Globalisasi tidak mengenal adanya batas-batas wilayah, bahkan tidak mengenal aturan lokal, regional, kebijakan negara yang dapat mengurangi ruang gerak masuknya nilai, ide, pikiran atau gagasan yang dianggap sudah merupakan kemauan masyarakat dunia harus dihilangkan. Globalisasi berlaku di semua bidang keidupan, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya.
Dinamika pendidikan Nasional dalam konteks global adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, yang selalu berubah-ubah dan tidak tetap, mengikuti arus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi  di dunia.
Perubahan-perubahan global mengharuskan pada setiap organisasi termasuk organisasi pendidikan untuk segera membenahi dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada, agar dapat memberikan jawaban terhadap tantangan zaman. Pemerintah tidak pernah berhenti dalam membangun dan membenahi sektor pendidikan, karena adanya tantangan zaman dan menyadari akan adanya permasalahan-permasalahan yang timbul akibat adanya pergeseran-pergeseran dan perubahan jaman.

A.    Permasalahan Dinamika Pendidikan
Ketika globalisasi tidak disikapi dengan cepat dan tepat maka hal ini akan mengancam eksistensi kita sebagai sebuah bangsa. Peran pendidikan sangatlah strategis dalam membangun bangsa (nation building), karena pendidikan tidak saja memiliki fungsi yang hakiki dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang akan menjadi aktor-aktor dalam menjalankan fungsi dari berbagai kehidupan, tetapi juga merupakan suatu daya upaya bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter, pikiran, intelektual) dari tubuh anak. Kelangsungan hidup suatu masyarakat tergantung pada keberhasilannya mempersiapkan generasi penerus yang akan mengambil alih kedudukan dan peran-peran sosial para pendahulunya. Hal ini sangat penting mengingat usia manusia itu terbatas.

B.    Upaya Menghadapi Pendidikan di Era Global
Melalui pendidikan, diupayakan terciptanya manusia Indonesia yang unggul yang memiliki visi jauh ke depan, selalu ingin maju dan berkembang, siap menaggung resiko, mempunyai wawasan yang luas, mampu menerapkan ide-ide yang bervisi secara optimal, mampu berkomunikasi, mampu berkoordinasi dengan orang lain, dan mempunyai semangat kewirausahaan (ulet, rajin, tahan uji dll). Pendidikan selain sebagai suatu pembentuk watak/kepribadian juga harus dapat mempersiapkan sumber daya yang handal dan dapat dipertanggung jawabkan.
Globalisasi merupakan suatu kondisi yang tidak terelakkan oleh semua bangsa di dunia, dan bahkan oleh setiap umat manusia di bumi ini. Globalisasi tidak bisa dianggap enteng dan ditangani sambil lalu belaka. Mau tidak mau, suka tidak suka, siap maupun tidak siap, Indonesia terimbas, bahkan terseret pula oleh arus deras globalisasi. Pembangunan yang menekankan pada sumber daya alam (resouce based) tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Yang harus diutamakan sekarang adalah pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (human resouce–based). Globalisasi membawa konsekuensi berupa berbagai dampak baik social, politik maupun budaya, selain tentu saja dampak ekonominya yang paling menonjol. Berbagai perubahan pada era globalisasi ini menimbulkan berbagai tantangan yang membutuhkan cara-cara mengatasi, yang berbeda dengan cara-cara yang dilakukan pada masa lampau.
Cara yang paling jitu menghadapi era globalisasi adalah dengan melalui peningkatan mutu pendidikan. Hal tersebut dikarenakan kualitas sumber daya manusia Indonesia masih sangat rendah, bahkan ada di bawah negara-negara lain di tingkat regional ASEAN. Banyak pihak mengeluhkan bahwa sebagian besar siswa sekolah yang sekarang ini kurang terampil dan tidak mampu berpikir kritis. Sebagian besar siswa tidak mampu berpikir sesuai dengan masalah yang disodorkan kepadanya, dan tidak mampu mencari pemecahan masalahnya dengan cara sendiri.
Sementara itu sekolah lebih bergairah untuk melatih anak dengan metode drill, anak dipacu untuk mengerjakan test tertulis berupa tes pilihan berganda, sedangkan tes lain seperti tes lisan (oral test), tes prilaku atau tampilan (performance test) kurang diperhatikan dalam penilaian siswa, sehingga proses pembelajaran hanya terfokus pada aspek kognitif saja, sedangkan pada aspek afektif dan psikomotor masih terabaikan.
Untuk mengatasi masalah tersebut diatas, maka harus terjadi integrasi antara pendidik, keluarga dan sikap massa yang mengelilingi dunia pendidikan agar bersama-sama, berupaya membekali anak didik dengan logika dan etos keingintahuan secara kritis. Disini kita mempersiapkan kemampuan siswa menguasai, dan mengerti kaidah umum keilmuan dasar mulai sastra, falsafah, sejarah sampai ilmu pengetahuan alam, mendalami bahasa ibu, memahami lingua franca bangsanya dan bahasa asing utama. Bahasa itu harus siap pakai untuk kelak dipergunakan sebagai alat komunikasi intelektual. Juga disini ditumbuhkan kesadaran berorganisasi terstruktur yang dibalut dengan kesadaran sosial, sehingga anak didik menyadari toleransi cultural, dapat bekerjasama di dalam perspektif kebudayaan dan agar komunikatif, mampu mengeluarkan pendapat.
Sarana dan prasarana pendidikan harus dikembangkan. Pendidikan formal dan non formal adalah sarana yang tidak boleh diabaikan, juga perpustakaan umum kota tentu saja dengan bantuan pemerintah lokal maupun pusat, agar mereka tidak introvert. Klub pengembangan intelektual harus mendapat dukungan.
Globalisasi jangan dijadikan “momok” yang menakutkan akan tetapi harus kita jadikan peluang yang bermanfaat. Untuk mengantisipasi peluang ini, maka perlu kesiapan dan kemahiran manusia itu sendiri. Caranya adalah BUDAYA INFORMASI harus ditanamkan mulai anak-anak sampai mereka sudah mempunyai posisi fungsional sebagai pengambil keputusan. Kalau budaya informasi ini sudah berkembang, maka kita dapat mengolah, mengerti dan kemudian mengadaptasikan yang terkandung dalam informasi itu. Hal yang paling esensial di sini adalah budaya membaca!!!.
Kegiatan belajar dalam proses pembelajaran, meliputi kegiatan intelektual, mental, sosial, dan emosional. Sedangkan strategi pembelajaran yang digunakan adalah :
“ INQUIRY” : Pertanyaan, Pemeriksaan, Penyelidikan.
“STRAINK” : Serangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal
seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari, menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga dapat merumuskan sendiri penemuannya.
Guru/Dosen harus professional, tahan terhadap kritik muridnya, tidak menyanjung dia sebagai tokoh yang serba tahu dan berperan sebagai :
1.   Administrator : tanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
2.   Manajer : mengelola sumber belajar, waktu dan organisasi
3.   Leader : memimpin arus kegiatan berfikir menuju sasaran
4.   Motivator : memberi rangsangan agar aktif, gairah berfikir
5.   Fasilitator : menunjukkan jalan keluar terhadap hambatan dalam proses berpikir.
6.   Penanya : menyadarkan pada peserta didik akan kekeliruan.
Pendidikan tinggi Indonesia, harus mempunyai fungsi untuk pembentukan sosok lulusan yang utuh dan lengkap ditinjau dari segi kemampuan, keilmuan dan keterampilan serta kematangan/kesiapan pribadi, sehingga konsisten melaksanakan 4 pilar pendidikan, yaitu : (1) Prinsip learning to be, (2) Prinsip learning to know, (3) Prinsip learning to do, (4) Prinsip learning to live together.
Pada prinsipnya paradigma baru pendidikan tinggi di Indonesia adalah :
•    Kualitas : peningkatan mutu untuk pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh setiap universitas.
•    Otonomi : keleluasaan dalam pengambilan keputusan, perbaikan system pengelolaan, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu dan peningkatan kesejahteraan manusia.
•    Akuntabilitas : pertanggungjawaban dan kemampuan untuk mendemonstrasikan keluaran (outputs) dan hasil (outcomes) yang memuaskan segenap stakeholders secara transparan.
•    Akreditasi : jaminan standar tingkat kompetensi yang dapat dikontrol masyarakat luas melalui penilaian oleh lembaga independen.
•    Evaluasi : untuk mengunmpulkan dan memproses informasi agar dapat dilakukan penilaian kesesuaian antara rencana dan pelaksanaanya, guna disimpulkan kadar kinerja serta manfaatnya, sebagai umpan balik untuk perencanaan ke depan.
Dalam arus kelembagaan, aktivitas yang berkaitan dengan kewirausahaan atau entrepreneurships juga harus lebih digalakkan, agar lebih ulet, terampil dan mandiri sehingga mampu membuka lapangan pekerjaan, bukan hanya pencari kerja.
Secara spesifik disebutkan bahwa universitas dituntut untuk berperan sebagai kekuatan moral (moral force) dalam arti harus selalu kredibel, akuntabel, dipercaya oleh masyarakat dan dapat memberi contoh keteladanan yang benar. Selain itu Universitas harus tetap konsisten mengemban tugas mulia sebagai “knowledge factory” : tidak sekedar sebagai pencipta ilmu pengetahuan, pendidik generasi muda, penyebar budaya, tetapi juga sebagai agen pembangunan untuk pertumbuhan ekonomi. Itulah tugas setiap intelektual hasil didikan kampus yang sesungguhnya.



Desentralisasi diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 ayat (7) UU Nomor 32 Tahun 2004).
Secara konseptual, terdapat dua jenis desentralisasi pendidikan, yaitu: (1) desentralisasi kewenangan di sektor pendidikan dalam hal kebijakan pendidikan dan aspek pendanaannya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (propinsi dan distrik), dan (2) desentralisasi pendidikan dengan fokus pada pemberian kewenangan yang lebih besar di tingkat sekolah. Konsep desentralisasi pendidikan yang pertama terutama berkaitan dengan otonomi daerah dan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan dari pusat ke daerah, sedangkan konsep desentralisasi pendidikan yang memfokuskan pada pemberian kewenangan yang lebih besar pada tingkat sekolah dilakukan dengan motivasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
Tujuan dan orientasi dari desentralisasi pendidikan sangat bervariasi berdasarkan pengalaman desentralisasi pendidikan yang dilakukan di beberapa negara Amerika Latin, di Amerika Serikat dan Eropa. Jika yang menjadi tujuan adalah pemberian kewenangan di sektor pendidikan yang lebih besar kepada pemerintah daerah, maka fokus desentralisasi pendidikan yang dilakukan adalah pada pelimpahan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah lokal atau kepada Dewan Sekolah. Implisit ke dalam strategi desentralisi pendidikan yang seperti ini adalah target untuk mencapai efisiensi dalam penggunaan sumber daya (school resources; dana pendidikan yang berasal yang pemerintah dan masyarakat).
Dilain pihak, jika yang menjadi tujuan desentralisasi pendidikan adalah peningkatan kualitas proses belajar mengajar dan kualitas dari hasil proses belajar mengajar tersebut, maka desentralisasi pendidikan lebih difokuskan pada reformasi proses belajar mengajar. Partisipasi orang tua dalam proses belajar mengajar dianggap merupakan salah satu faktor yang paling menentukan.

A.    Kewenangan Pemerintah Daerah
Organisasi dan poses mengajar  :
    -    Menentukan sekolah mana yang dapat diikuti seorang murid.
-    Waktu belajar di sekolah.
-    Penentuan buku yang digunakan.
-    Kurikulum.
-    Metode pembelajaran.
Manajemen guru                        :    -    Memilih dan memberhentikan kepala sekolah.
-    Memilih dan memberhentikan guru.
-    Menentukan gaji guru.
-    Memberikan tanggung jawab pengajaran kepada guru.
-    Menentukan dan mengadakan pelatihan kepada guru.
Struktur dan perencanaan    :    -    Membuka atau menutup suatu sekolah.
-    Menentukan program yang ditawarkan sekolah.
-    Definisi dari isi mata pelajaran.
-    Pengawasan atas kinerja sekolah.
Sumber daya    :    -    Program pengembangan sekolah.
-    Alokasi anggaran untuk guru dan tenaga administratif (personnel).
-    Alokasi anggaran non-personnel.
-    Alokasi anggaran untuk pelatihan guru.
Berbagai sikap yang dipresentasikan oleh beberapa pemda dalam menghadapi implementasi kebijakan desentralisasi pendidikan, di antaranya sebagai berikut:
a.    Sebagian di antara mereka menunjukkan kegembiraan karena hal itu sudah lama mereka tunggu-tunggu.
b.    Ada pula yang menyikapi kebijakan itu dengan biasa-biasa saja. Mereka menganggap konsep desentralisasi merupakan sebuah konsekuensi dari perubahan sistem politik atau pemerintahan.
c.    Sikap lain yang dapat dibaca dari masyarakat Indonesia yaitu sikap pesimistis. Mereka menganggap kebijakan tersebut sebagai wujud ketidakberdayaan pemerintah pusat dalam mengelola masyarakat daerah.
d.    Sikap skeptis yang ditujukkan oleh sebagian pemda atau masyarakat memperlihatkan ketidakpercayaan mereka akan maksud baik pemerintah pusat. Mereka melihat dan masih membaca adanya keinginan-keinginan tersembunyi dari pemerintah pusat. Mereka juga masih merasakan ketidakikhlasan pemerintah pusat dalam melepaskan sebagian wewenangnya kepada pemda.
e.    Sikap lain yang diperlihatkan oleh sebagian pemda yaitu sikap khawatir dan rasa takut. Hal ini dilakukan karena berkaitan dengan ketersediaan dana, prasarana, dan sarana yang mendukung, kurang mereka miliki. Apabila hal ini dipaksakan pada daerah mereka, hanya akan menambah banyak orang yang kurang bahagia. Rasa takut ini juga berhubungan dengan ketidakyakinan mereka akan kemampuan mereka dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

B.    Kewenangan Pemerintah Pusat
Pemerintah pusat masih memiliki kewnangan dalam mengatur pendidikan secara nasional. Pemerintah pusat masih saja mempertahankan bentuk-bentuk kewenangan di dunia pendidikan. Hal ini terlihat jelas pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonomi, khususnya pada Pasal 2, butir 11, bidang pendidikan tercantum 10 butir kewenangan yang masih dipegang oleh pemerintah pusat. Kewenangan lainnya berhubungan dengan pemanfaatan hasil penelitian, pengaturan dan pengembangan pendidikan jarak jauh, serta sekolah internasional. Termasuk pula di dalamnya melakukan pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia. Mengenai tujuh hal yang penetapannya masih di bawah kewenangan pemrintah pusat, di antaranya berhubungan dengan standar kompetensi siswa serta pengaturan kurikulum nasional dan penilaian secara nasional; standar materi pelajaran pokok; gelar akademik; biaya penyelenggaraan pendidikan; penerimaan, perpindahan, sertififkasi siswa/mahasiswa; benda cagar budaya; dan kalender akademik.

C.    Dampak Desentralisasi Pendidikan
a.    Kemungkinan daerah akan memanfaatkan kondisi yang ada untuk mendapatkan atau memperoleh pendapatan daerah. Hal ini sanagt riskan dilakukan karena berhubungan langsung dengan masyarakat kecil atau rakyat kecil “akar rumput” (grass roots) yang semestinya mendapatkan pendidikan gratis dari pemerintah.
b.    Desentralisasi pendidikan memberi peluang yang cukup kuat dan besar bagi para kepala dinas pendidikan. Hal ini membuka peluang bagi terciptanya raja-raja kecil di daerah, khususnya ketika kontrol pemerintah provinsi dan pusat tidak lagi berperan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, para kepala dinas pendidikan pemerintahan kota atau kabupaten yang secara individual memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam pengambilan keputusan decision making.
c.    Kebijakan ini juga ada kemungkinan akan menimbulkan jurang yang semakin lebar antara si kaya dan si miskin. Hal ini bisa karena daerah-daerah dengan PAD besar akan memberikan porsi dana penndapatannya itu untuk kesejahteraan guru-gurunya. Semantara daerah lainnya tidak mungkin melaksanakannya. Hal itu sampai terjadi karena mereka tidak memiliki dana yang cukup besar untuk menambah insentif bagi para guru mereka.
d.    Desentralisasi pendidikan ini juga bisa berdampak negatif terhadap pemerataan pendistribusian tenaga guru. Dengan kata lain, daerah-daerah kaya akan menyedot tenaga guru yang berkualitas, sekaligus secara kuantitas guru-guru itu akan berkumpul di daerah yang kaya. Bagaimana halnya dengan daerah-daerah yang PADnya sangat kecil? Mereka akan ditinggalkan oleh guru-guru mereka. Akhirnya tempat-tempat tertentu di Indonesia akan kelebihan tenaga guru, sementara daerah-daerah lainnya akan mengalami kekurangan tenaga guru.
e.    Ada juga yang mengatakan bahwa desentralisasi ini hanya akan memindahkan praktik-praktik kotor korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dari pusat ke daerah. Praktik KKN di bidang pendidikan yang selama ini banyak dilakukan oleh para penguasa orde baru, ada kemungkinan akan bergerak secara perlahan, tetapi pasti menuju daerah-daerah yang ‘basah’ dan kaya. Bila daerah-daerah tersebut membuka peluang untuk mereka menjalankan misi dan visi malingnya, tidak akan mustahil KKN akan menjadi semakin “sukses” berkembang di daerah.

D.    Peran Sekolah
Kebijakan pendidikan dalam menangkal dan menanggulangi kenakalan anak di sekolah ini termasuk dalam administrasi murid baik di dalam maupun di luar kelas seperti pemberian hukuman dan ganjaran, penataan siswa dalam kelas, pemberian kesibukan atau bahan pengayaan bagi yang cepat belajar dan pemberian program remedial bagi yang lambat belajar, pemberian perhatian khusus bagi anak-anak yang suka menarik perhatian atau kurang kurang diperhatikan oleh orang tuanya, pemeberian kegiatan-kegiatan sehat dan terbimbing melalui kegiatan OSIS dan ekstra kurikuler lainnya seperti berkemah, koperasi, penelitian, diskusi, seminar, dan lain sebagainya.
Setiap sekolah diharapkan memiliki keunggulan dalam pelaksanaan mendidik peserta belajarnya dan tabel di bawah ini menerangkan sekolah yang unggul.
Kepemimpinan    :    -    Kepala sekolah dipilih oleh masyarakat dengan menggunakan kriteria yang transparan;
-    Program pengembangan sekolah disusun pada tingkat lokal;
-    Penggalian dana untuk melaksanakan program-program sekolah
Guru komitmen tinggi :    -    Sekolah diberi kewenangan untuk mengubah kurikulum dan proses pembelajaran;
-    Kepala sekolah diberi wewenang untuk mengevaluasi guru;
-    Sekolah diberi kewenangan dan prasarana/dana untuk  menentukan sendiri program pelatihan bagi guru-gurunya.
Fokus pada proses        :    -    Program pengembangan dan peningkatan kualitas sekolah
-    menekankan pada aspek peningkatan proses pembelajaran;
-    Keterbukaan informasi mengenai proses pembelajaran   yang dilaksanakan sekolah.
Bertanggung jawab     :
    -    Kepala sekolah diangkat berdasarkan masa jabatan, perpanjangan masa jabatan tergantung pada prestasi dalam memenuhi target peningkatan proses pembelajaran sekolah.



Sistem pengajaran yang bermanfaat bagi penghidupan bersama harus disesuaikan dengan hidupan rakyat. Oleh karena itu kita wajib menyelidiki segala kekurangan dan kekecewaan dalam hidup kita berhubung dengan sifatnya masyarakat seperti yang kita kehendaki. Tiap-tiap negara itu terjadi dari beberapa golongan yang masing-masing mempunyai sifat dan kepercayaan sendiri-sendiri. Haruslah kita menanamkan perbedaan-perbedaan golongan itu agar terwujud rasa persatuan yang selaras (harmonis) dan menurut keadaan (natuurlijk)
Pengaruh pengajaran itu umumnya memerdekakan manusia atas hidupnya lahir, sedang merdekanya hidup batin itu terdapat dari pendidikan. Manusia merdeka yaitu manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk perikehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai anggota dari persatuan (rakyat).
Dalam pendidikan harus melihat bahwa kemerdekaan itu bersifat 3 macam: berdiri sendiri, tidak tergantung pada orang lain, dan dapat mengatur dirinya sendiri.
Ko-edukasi dan ko-instruksi atau mendidik dan mengajar anak-anak perempuan dan laki-laki sama. Masalah pendidikan di tanah Eropa sering menjadi soal perbatasan. Hingga sekarang masih banyaklah ahli-ahli ilmu pendidikan yang pro, dan tidak kuranglah yang kontra juga. Biasanya fihak yang beragama itu tidak mufakat dengan ko-edukasi, karena kumpulannya gadis-gadis dengan anak laki-laki itu dianggap kurang baik.
Pada waktu akhir-akhir ini orang mulai membedakan arti perkataan belajar bersama-sama dan dididik bersama-sama dalam bahasa asing dinamakan co-instructie dan co-educatie.
Dalam pendidikan diadakan peraturan demikian:
1.    Pendidikan dan pengajaran bersama-sama, laki-laki dan perempuan-perempuan; hal ini dapat menumbuhkan pergaulan yang selaras (natuurlijk)
2.    Semasa anak-anak perempuan berumur 14 tahun, anak laki-laki kurang lebih 16 tahun, yaitu masa puber yang pertama haruslah orang tua waspada. Ko-instruksi masih tetap dijalankan, akan tetapi pergaulan antara laki-laki dan perempuan harus sudah diatur dengan azas kesulitan dan sifat kesopanan. Umpamanya dengan peraturan demikian:
-    Janganlah mengijinkan anak perempuan bepergian sendirian dengan anak laki-laki, walaupun waktu siang. Kalau perlu pergi dengan laki-laki, baiklah membawa teman satu lagi, baik perempuan maupun laki-laki (kalau seorang gadis berjalan sendirian dengan seorang laki-laki, biasanya ada syaitan yang mengikuti). Jadi seharusnya da tiga orang bersama-sama.
-    Apabila sang matahari, yaitu Batara Maha Pengawas sudah pergi, tidak baik gadis-gadis bepergian, kalau tidak bersama-sama orang tua.
-    Peraturan mengamat-amati dengan keras itu harus dilakukan pada masa sangat-sangatnya rasa birahi menjala, yaitu antara umur 16-18 tahun utk gadis, dan umur 18-25 untuk laki-laki.
-    Sesudah anak gadis berumur 20 tahun dan laki-laki kira-kira 25 tahun, hendaknya mereka dimerdekakan sama sekali, karena boleh kita anggap pendidikan batin sudah cukup dan akan kawinpun sudah patut.
3.    Apa yang disebutkan di atas tentang batas-batasnya umur itulah hanya kira-kira saja, karena kenyataannya orang yang satu sering kali sangat berbeda dengan yang lain. Lagi pula senantiasa kita harus memakai “duga-prayoga, yaitu merasakan dan memikirkan dengan bebas, oleh sebab tentang tabiat itu tidak ada dua orang yang sama. Jadi harus memandang atu-satunya anak (individuil)
4.    Supaya mudah mendidik rasa yang halus-halus haruslah pendidikan itu diserati syarat-syarat kemanusiaan, jangan sampau intellektualistis. Karena itu perlu sekali gadis-gadis didekatkan dengan hidup biasa, di mana mereka itu akan mendapatkan contoh-contoh keadaan tentang rasa dan cara kemanusiaan. Seperti kita semua tahu, maka pada zaman sekarang anak-anak semata-mata berpisah dengan keadaan kemanusiaan.

PENGAJARAN NASIONAL (pendirian dan sifat taman siswa)
Taman siswa bukan satu badan perkumpulan yang terdiri dari anggota-anggota dan juga bukan milik seseorang. Taman siswa adalah satu badan perguruan yang sudah dilaras dengan kepentingan dan keperluan rakyat yang diserahkan kepada perhatian rakyat umum. Sedangkan guru-gurunya adalah golongan orang-orang anak bangsa sendiri, yang dengan rela dan keikhlasan hatinya bersedia dan menyerahkan diri untuk keperluan rakyat dalam hal pengajaran dan pendidikan. Dengan pendirian yang demikian itu maka Taman Siswa dapat berkembang dan tersebar diseluruh Indonesia. Badan Hoofdraad (Majelis Luhur) di Mataram, adalah yang menjadi pusat persatuan Taman siswa.

TAMAN SISWA DI TENGAH-TENGAH RAKYAT
Taman Siswa mempunyai perhubungan dengan pergerakan rakyat. Misalnya dengan perhimpunan Budi Utomo, yang terutama pada permulaan berdirinya adalah pergerakan bagi rakyat untuk memperhatikan perikehidupan bangsa. Kemudian timbul gerakan yang lain yang menuju perbaikan penghidupan dengan menuntut hak-hak rakyat. Perkara kehidupan dan penghidupan rakyat itulah yang jadi pokok tujuan dalam usaha Taman Siswa.

PENDIDIKAN BARAT
Dasar-dasar  pendidikan Barai itu yakni perintah, hukuman, dan ketertiban. Jika demikian, anak-anak akan rusak budipekertinya karena selalu hidup di bawah paksaan dan hukuman yang biasanya tidak sama dengan kesalahannnya.

HAL PENDIDIKAN
Pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran, dan tubuh anak; dalam pengertian Taman siswa tidak boleh dipisah-pisahkan bagian-bagian itu, agar kita dapat memajukan kesempuarnaan hidup, yakni kehidupan dan penghidupan anak-anak yang kita didik selaras dengan dunianya. Pendidikan nasional menurut paham Taman Siswa ialah pendidikan yang beralaskan garis hidup dari bangsanya dan ditujukan untuk keperluan perikehidupan yang dapat mengangkat derajat negara dan rakyatnya, agar dapat bekerja bersama-sama dengan lain-lain bangsa untuk kemuliaan segenap manusia di seluruh dunia. Pendidikan budi pekerti harus mempergunakan syarat-syarat yang jelas dengan jiwa kebangsaan menuju kepada kesucian ketertiban dan kedamaian lahir batin, tidak saja syarat-syarat jaman baru yang berfaedah dan sesuai dengan maksud dan tujuan kita.
Sifat-sifat pendidikan kebanyakan mengadobsi dari negeri asing, namun banyak pula yang terambil dari adat istiadat dari bangsa kita.

HARI LIBUR
Hari libur itu diberikan: untuk memberi istirahat kepada anak-anak, agar terpelihara kesehatannya, berhubung dengan pekerjaannya yang berat karena mempergunakan otaknya, dan untuk memperingati hari hari yang pantas dikenangkan berhubungan dengan pendidikan.
DASAR-DASAR PENDIDIKAN
Pengajaran adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu pengetahuan dan memberi ketrampilan kepada anak-anak, yang kedua-duanya dapat berfaedah untuk hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.

DASAR-DASAR PENDIDIKAN
Pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.

BUDI PEKERTI
Perlunya menguasai diri dalam pendidikan budi pekerti. Budipekerti, watak atau karakter itu bersatunya gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak/kemauan, yang kemudian menimbulkan tenaga. Dengan adanya budi pekerti itu, tiap-tiap manusia berdiri sebagai manusia merdeka, dan dapat menguasai diri sendiri. Budi pekerti terbagi dalam enam jenis berdasarkan hasrat orang akan: (1) kekuasaan, (2) agama, (3) keindahan, (4) kegunaan, (5) pengetahuan atau kenyataan, (6) menolong, meredam, atau mengabdi.

SYARAT-SYARAT PENGETAHUAN
Pendidikan yang diatur yaitu pendidikan yang berdasar atas pengetahuan. Ilmu hidup-batin manusia, hidup-jasmani, keadaan dan kesopanan, keindahan/ketertiban lahir, dan tambo pendidikan.

PERALATAN PENDIDIKAN (alat pokok dan cara mendidik)
1.    Memberi contoh
2.    Pembiasaan
3.    Pengajaran    4.    Perintah, paksaan, dan hukuman
5.    Tingkah laku
6.    Pengalaman lahir dan batin
Cara tersebut tidak perlu dilakukan semua, namun memilih cara-caranya dan dihubungkan dengan keadaan, dan dihubingkan dengan um